image
Login / Sign Up

Bandingkan Janji Soal Rasio Pajak Kedua Paslon, Ekonom Sarankan Gunakan Data LKPP

Siti Nurfaizah

Ekonomi Ala Jokowi Vs Prabowo

Image

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri saat menjadi narasumber dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) di Jakarta, Selasa (3/4) | AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO Agenda debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) menjadi agenda yang dinantikan oleh publik. Salah satu topik hangat dalam debat Capres dan Cawapres adalah soal pajak.

Bahkan dalam debat perdana dengan pembahasan Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme beberapa waktu lalu, beberapa kali Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyinggung soal visi misinya yang mematok nisbah pajak (tax ratio) 16 persen.

Target 16 persen itu persis sama dengan target kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada kampanye pemilihan Presiden sebelumnya. Janji kampanye Jokowi-JK dituangkan dalam perencanaan teknokratik (RPJM 2014-2019). Berdasarkan RPJM 2014-2019, nisbah pajak sebesar 16 persen ditargetkan tercapai pada Tahun 2019.

baca juga:

Menurut Ekonom Faisal Basri, dirinya tidak bisa melacak dari mana angka nisbah pajak atau rasio pajak versi Kementerian Keuangan. Sehingga perlu menggunakan data realisasi penerimaan perpajakan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai acuan.

"Hasil hitungan saya dengan menggunakan data resmi (Kementerian Keuangan untuk data pajak dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data produk domestik bruto) menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan," ujar Faisal dikutip dari ulasannya di Jakarta, Senin (21/1).

Faisal menjelaskan, berdasarkan LKPP pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.343.5 triliun, sedangkan PDB harga berlaku sebesar Rp 13.588,8 triliun. Dengan demikian, rasio pajak atau nisbah pajak (penerimaan perpajakan dibagi PDB harga berlaku) adalah 9,9 persen. Data Kementerian Keuangan lebih tinggi, yaitu 10,7 persen.

"Data perpajakan yang saya hitung meliputi seluruh jenis pajak yang dipungut Oleh Direktorat Jenderal Pajak (PPh, PPN, PBB, dan pajak lainnya) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (cukai, bea masuk dan bea keluar atau pajak ekspor). Data penerimaan negara bukan pajak dan hibah tentu saja tidak dimasukkan. Penerimaan pajak daerah juga tidak dimasukkan," paparnya.

Lebih lanjut, sejak 1972, nisbah pajak memang pernah mencapai lebih dari 16 persen. Bahkan pada Tahun 1981 mencapai rekor tertinggi sebesar 21,9 persen.

Faisal berharap nisbah pajak berangsur naik, mengingat betapa rendah nisbah pajak Indonesia dibandingkan negara tetangga agar dapat membandingkan janji kampanye kedua pasangan calon Pilpres.

"Agar kita bisa membandingkan janji kampanye kedua pasangan calon secara apple to apple, ada baiknya acuan data yang digunakan juga sama," pungkasnya.[]

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Jokowi: Lokasi Pemindahan Ibu Kota Masih Tunggu Kajian

Image

Ekonomi

Australia Kebanjiran Pengungsi 'Kaya' dari Hongkong

Image

News

Jokowi Terus Pantau Kondisi Papua

Image

News

Faktor Usia Jadi Alasan Pergantian Mobil Dinas Presiden dan Menteri

Image

Ekonomi

Kaltim Benar-benar Jadi Ibu Kota? Jokowi: Masih Tunggu 1-2 Kajian

Image

Ekonomi

Pengamat: Kaltim Penuhi Semua Aspek Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Image

News

Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental

Image

Ekonomi

Menimbang Keunggulan dan Kelemahan Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru RI

Image

Ekonomi

Kritik-kritik Pedas Sherly Annavita ke Jokowi Soal Ekonomi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pembangunan Underpass Bandara NYIA Capai 74,3 Persen

Hingga pertengahan Agustus 2019, progres konstruksi underpass sepanjang 1,3 km yang dibangun di bawah bandara tersebut mencapai 74,3 persen.

Image
Ekonomi

Australia Kebanjiran Pengungsi 'Kaya' dari Hongkong

Australia melihat ada minat tinggi dalam program visa khusus millionaire dari penduduk kaya Hong Kong

Image
Ekonomi

Kemarau Panjang, Perry Optimis Inflasi Tepat Sasaran Hingga Akhir Tahun

Inflasi hingga akhir tahun 2019 tetep dalam sasaran yakni titik tengah di bawah 3,5 persen.

Image
Ekonomi

Pengusaha Bakal Rugi Rp50 Triliun Jika Pemerintah Kekeuh Segerakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Hal itu berpengaruh terhadap progres pembangunan fasilitas smelter dan dipastikan akan menjadi mangrak.

Image
Ekonomi

FKSPI Sebut Pengawas Intern Mampu Dukung Pencegahan Korupsi di BUMN

FKSPI dukung upaya pencegahan berbagai bentuk tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN dengan mengembangkan whistleblowing system.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

China Peringatkan AS Tak Tambahkan Tarif Bulan Depan

Kementerian Perdagangan China memperingatkan Amerika Serikat agar tidak meningkatkan perang perdagangan lebih lanjut.

Image
Ekonomi

Gelar Pertemuan Bilateral, Menko Luhut Tawarkan Peralatan Militer Hingga Sawit

Kedua pemimpin juga berbagi pengalaman dalam menghadapi diskriminasi sawit dari Uni Eropa.

Image
Ekonomi

Pemerintah Perlu Berikan Insentif untuk Mendorong Kreativitas Pelaku Ekonomi di Era Industri 4.0

Pemerintah dinilai perlu mendorong kreativitas pelaku ekonomi agar menghasilkan produk yang bersaing

Image
Ekonomi

BlueScope Gandeng Yayasan Nurani Dunia Bangun Kampung Ilmu di Purwakarta

Tak hanya membangun gedung-gedung sekolah, beragam infrastruktur desa juga dibangun dan melibatkan warga di Tegalwaru Purwakarta.

Image
Ekonomi

Pengamat: Kaltim Penuhi Semua Aspek Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pemerintah salah satunya soal pengamanan tanah bahwa yang akan digunakan untuk ibu kota baru.

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Hubungi Wagub Papua Barat, Sandiaga Uno Tawarkan Bantuan

  2. Perlukah UAS Minta Maaf? Ini Dua Pandangan Berbeda Yunarto dan Budiman Sudjatmiko

  3. Setelah Getah Getik, Kini Terpampang Batu Bronjong Senilai Rp150 Juta di Bundaran HI

  4. Juru Masak Dembele Sebut Kehidupan Sang Pemain "Gila"

  5. Indahnya Toleransi, Nenek Muslim Ini Hadiri Pentahbisan Cucunya Sebagai Pendeta

  6. Timnas U-23 Uji Coba Lawan China, Yordania, dan Arab Saudi

  7. Kemenkominfo Blokir Internet di Papua, Kecurigaan Aparat Bertindak Represif Akan Semakin Besar

  8. Ronaldo: Zaman Sekarang, Pemain Termahal Tak Perlu Skill Luar Biasa

  9. Bangun Stadion di Atas Lahan Sengketa, Jakpro: Kami Kerja Berdasarkan Titah Anies Baswedan

  10. Makin Seksi, 10 Pemotretan Aurel Hermansyah Di Bali Bikin Panas Dingin

Available

fokus

Hari Fotografi Sedunia
Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Available

kolom

Image
Andre

Budget Rp30 Juta, Honda PCX atau Yamaha Nmax?

Image
Ujang Komarudin

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Destry Damayanti, DGS BI yang Mencintai Moneter dan Fotografi

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Adek Berry, Memahami Kehidupan saat di Daerah Konflik

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Sosok

Image
News

5 Fakta Frans Kaisiepo, Aktivis Kemerdekaan RI Sejak Muda Asal Papua

Image
News

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini 6 Fakta Perjalanan Karier Cak Imin

Image
News

5 Ustaz Ini Pernah Bikin Heboh Tanah Air karena Kontroversinya