Kritik Prabowo Soal Gaji Kepala Daerah Rp8 Juta Rendah, Rustam Ingatkan Soal Anggaran Operasional Gubernur Miliaran Rupiah
Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling bersalama setelah mengikuti Debat Perdana Capres di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Dalam debat ini kedua calon presiden dan wakil presiden harus memaparkan tema materinya meliputi isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme. | AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO, Mantan Direktur Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rustam Ibrahim menilai gaji pemerintah khususnya selevel Gubernur sebesar Rp8 juta sudah lebih dari cukup.
Pernyataan ini menyinggung kritikan dari calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mempertanyakan besaran gaji Kepala Daerah, khususnya Gubernur yang dianggap tidak sesuai saat perdebatan Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres), Kamis (17/1/2019) malam.
baca juga:
“Mungkin Pak Prabowo lupa bahwa pejabat sekelas Gubernur itu punya anggaran operasional yang besarnya miliaran per tahun,” ujar @RustamIbrahim melalui pernyataan tertulisnya di Twitter, Jumat (18/1/2019).
Justru menurutnya, jika gaji Gubernur ditambahkan maka akan memberikan kecemburuan bagi masyarakat. Sehingga, gaji saat ini yang diterima oleh pejabat birokrat sudah sesuai bagi masyarakat pekerja yang mendapatkan gaji minim atau setara dengan Gubernur per bulannya. Rustam menyarankan agar mengurangi konsumsi yang tidak produktif.
“Menaikkan gaji para birokrat dengan meningkatkan ratio pajak tidak adil buat rakyat. Penghasilan para birokrat sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Mayoritas rakyat Indonesia. Sementara rakyat bisa mengurangi belanja untuk konsumsi maupun untuk investasi,” katanya.
Capres Prabowo Subianto mengkritik Jokowi mengenai gaji kepala daerah yang dinilai masih rendah. Bahkan, dia membandingkan luas besaran yang diurus kepala daerah, misal Jawa Tengah dengan Malaysia dengan besaran gaji kepala daerah yang masih minim.
"Perlu ada langkah lebih konkret dan praktis. Contoh bagaimana bisa gubernur gaji 8 juta mengelola provinsi misalnya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD besar. Ini hal yang tidak realistis," kata Prabowo dalam perdebatan tersebut.[]
