Ekonom: Visi Misi Ekonomi Kedua Paslon Masih Terlalu Normatif
Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelum mengikuti Debat Perdana Capres di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Dalam debat ini kedua calon presiden dan wakil presiden harus memaparkan tema materinya meliputi isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme. | AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO, Pasca debat perdana Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 dan 02 pada Kamis malam (17/1/2019) kemarin sebagian pihak nampak semakin penasaran dan kembali menelaah visi dan misi dari kedua pasangan calon (Paslon). Pasalnya, penting untuk memastikan jika kedua paslon benar-benar mampu membuat masyarakat Indonesia sejahtera 5 tahun ke depan.
Lantas, bagaimana dengan visi dan misi kedua pasangan calon di bidang ekonomi? Sebab ditengah stagnansi ekonomi yang berlangsung 3 tahun belakangan ini diperlukan langkah serius dalam membenahi perekonomian Indonesia ke depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali meminta semua pihak agar optimis dalam menatap masa depan. Terutama pasca pilpres 2019 mendatang, pasalnya berbagai langkah sudah disiapkan mulai dari memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) hingga terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk pemerataan.
Sebelumnya anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arief Budimanta mengatakan pemerintah serius menyelesaikan permasalahan dibidang ekonomi. Bahkan ia sesumbar, jika Presiden Jokowi terpilih lagi Arief yakin pendapatan masyarakat kelas menengah bakal naik level.
Disisi lain, Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno selalu mengatakan diberbagai kesempatan, jika terpilih pihaknya akan terus membuka lapangan kerja baru dan mengurangi impor. Membangun infrastruktur tanpa utang dan berpihak pada masyarakat kecil.
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira mengatakan sejauh ini visi dan misi masing-masing pihak masih jauh dari kata ideal. Sebab, kebijakan ekonomi yang diuraikan dalam visi-misi masing-masing calon masih terlalu normatif.
Belum ada fokus kebijakan yang lebih detail dan tajam dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia. Terutama pada era 5 tahun mendatang siapa pun yang terpilih visi misi ekonomi belum ideal.
"Belum ideal karena masih tahapan normatif belum detail kebijakan. Semuanya bahas ekonomi kerakyatan dan ekonomi keumatan tapi belum tajam," pungkasnya di Jakarta (18/1/2019).[]
