image
Login / Sign Up

Bamsoet Minta Pemerintah Bantu Debitur Terdampak Bencana Tsunami

Siti Nurfaizah

Image

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala, dan Sigi, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (17/1). | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dapat membantu menghapuskan tagihan kredit perbankan bagi para debitur yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah meringankan beban pajak bagi para korban.

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45 tahun 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam bisa menjadi dasar hukum atas kelonggaran penagihan hingga penghapusan kredit. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan hitung-hitungannya," ujar Bamsoet saat menerima Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala, dan Sigi, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua FPPH Sunardi Katili, Sekretaris Irvan Suebo serta Bendahara Yance James. Bamsoet ditemani Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Zulfan Lindan dan Hamdhani.

baca juga:

Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala dan Sigi mencatat saat ini sudah terdaftar 10.000 debitur yang terkena dampak bencana alam gampa dan tsunami. Jumlahnya masih akan bertambah seiring dengan penyempurnaan pencatatan yang masih dalam proses.

Wakil Ketua Umum Kadin ini senang jika pemerintah bisa menindaklanjuti keringanan penagihan hingga penghapusan kredit tersebut. Selain dapat meringankan beban korban bencana alam, kebijakan tersebut juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Palu, Donggala dan Sigi.

"Tentu akan sangat membantu jika saudara-saudara kita yang terkena musibah tidak harus ditambah beban bagaimana memikirkan membayar kredit. Karenanya, negara harus hadir dengan berbagai instrumen kebijakan. Selain menyediakan bantuan sosial maupun pemulihan infrastruktur, juga perlu mengurangi beban ekonomi mereka," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini tidak menutup mata banyak sekali para debitur yang usahanya harus gulung tikar lantaran terkena bencana. Jangankan untuk memulai usaha atau membayar kredit, tidak jarang untuk makan sehari-hari saja masih mengandalkan bantuan yang datang.

"Kalau usahanya gulung tikar, bagaimana mereka bisa membayar kredit? Ini yang perlu dicari jalan keluarnya. Karena itu, selain memberikan umpan, pemerintah juga perlu memberikan kailnya. Seperti memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat, maupun kelonggaran kepada mereka untuk memulai usaha kembali," urai Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini meminta jika memang kebijakan penghapusan kredit tersebut bisa dilaksanakan, implementasinya harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab memanfaatkannya dengan tidak tepat guna dan salah sasaran.

"DPR RI akan membahas kembali rencana penghapusan kredit tersebut kepada Kementerian Keuangan maupun instansi terkait lainnya, seperti OJK ataupun Bank Indonesia. Jika memang baik untuk dilaksanakan, kita akan dorong eksekusi secepatnya. Jangan sampai kebijakan ini menggantung, sehingga membingungkan saudara-sudara kita yang menjadi korban bencana alam," pungkas Bamsoet.[] 

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

Investree Kenalkan Artificial Intelligence Sebagai Jaminan Teknologi Keuangan

Image

Ekonomi

Jika Dibiarkan, Ini Dampak dari Perombakan Direksi 5 BUMN

Image

Ekonomi

Keukeuh Rombak Direksi 5 BUMN, Rini Bakal Didepak Jokowi?

Image

Ekonomi

Miris, Ada 3 BUMN yang Kinerjanya Mengkhawatirkan Malah Tidak Dirombak Direksinya

Image

Ekonomi

Tingkatkan Literasi Keuangan Perempuan, Narada Gelar Pelatihan untuk Ibu-ibu PKK

Image

News

FOTO Dewan Pengawas BPJS RDP dengan Komisi IX

Image

News

DPR RI

Tim Delegasi DPR RI Perkuat Hubungan Bilateral dengan Parlemen Suriname

Image

Ekonomi

Dear Ibu Rini, Merombak Direksi 5 BUMN Bisa Ganggu IHSG dan Rupiah

Image

Ekonomi

Menkeu Tegaskan Pentingnya Peran Data Dalam Pengumpulan Pajak

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pelindo IV Pastikan Layanan Bongkar Muat di Manokwari dan Jayapura Normal Pasca Aksi

Pelindo IV pastikan layanan bongkar muat barang dan kapal penumpang di Pelabuhan Manokwari dan Jayapura beroperasi normal pascaaksi.

Image
Ekonomi

Investree Kenalkan Artificial Intelligence Sebagai Jaminan Teknologi Keuangan

Investree terus berusaha meningkatkan produk dan layanannya agar dapat menjawab lebih banyak kebutuhan masyarakat Indonesia.

Image
Ekonomi

Jika Dibiarkan, Ini Dampak dari Perombakan Direksi 5 BUMN

Kalau dibiarkan, dikhawatirkan Menteri BUMN yang baru nanti akan terganggu kinerjanya

Image
Ekonomi

Pemerintah dan Pelaku Industri Putar Otak Dongkrak Harga CPO

Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit.

Image
Ekonomi

Mau Makan Enak Tapi Enggak Bikin Kantong Tipis? Ikuti Tips Berikut

Untuk makan enak, kebayakan kita lebih sering makan di luar atau di restaurant sehingga kantong menipis sebelum akhir bulan.

Image
Ekonomi

Keukeuh Rombak Direksi 5 BUMN, Rini Bakal Didepak Jokowi?

Image
Ekonomi

Sasar Pasar Milenial, Ramayana Lakukan Transformasi Ini

Ditengah tren lesunya pusat perbelanjaan, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) merubah konsep tokonya.

Image
Ekonomi

Miris, Ada 3 BUMN yang Kinerjanya Mengkhawatirkan Malah Tidak Dirombak Direksinya

Kinerja BUMN yang mengkhawatirkan, malah tidak dilakukan perombakan.

Image
Ekonomi

Waskita Beton Precast Peroleh Kontrak Baru Rp3,29 Triliun Hingga Juli 2019

WSBP memperoleh nilai kontrak baru di Juli 2019 sebesar Rp3,29 triliun atau sekitar 3,17 persen dari target nilai kontrak baru 2019.

Image
Ekonomi

Tingkatkan Literasi Keuangan Perempuan, Narada Gelar Pelatihan untuk Ibu-ibu PKK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah gencar menggandeng pelaku usaha jasa keuangan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan.

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Tengku Zulkarnain: Omong Kosong Aja, Separuh Kawan Saya SD Itu Kawin Semua, Nggak Ada Tuh yang Mati

  2. Tuding FPI Pemicu Kemarahan Warga Papua, Warganet Ramaikan Tagar Tangkap Abu Janda

  3. Yang Bertindak Rasis Sekelompok Warga Tak Bertanggung Jawab, yang Repot Satu Negara

  4. Tahu Ada Rusuh, Ketua MUI Papua Nangis di Mekkah: Anarkis Tak Bisa Selesaikan Masalah

  5. Cerita Indra L Brugman yang Tak Canggung Jadi Suami Helmalia Putri

  6. Dikabarkan Dekat dengan Glenn Fredly, 10 Potret Cantik Mutia Ayu

  7. Polsek Kramatjati Duduk Bersama Mahasiswa Papua di Asrama Batu Ampar

  8. 5 Fakta Ilhan Omar, Anggota Kongres AS Berhijab yang Kerap Kena Bully Donald Trump

  9. Diancam Oknum Pengemudi Ojol, Billy Syahputra: Dia Gak Tau Gua Mungkin

  10. Mahasiswa Papua Demo di Medan, Polisi Bagi-bagikan Minuman Kaleng kepada Mereka

Available

fokus

Nikah Cepat
HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Available

kolom

Image
Ahmad Irawan

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image
Dr. H. M. Syarif, MA

Kesan Haji Tamu Raja 2019

Image
Achmad Fachrudin

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image
Naila Fitria

Merdeka Sejak Dalam Pikiran

Available

Wawancara

Image
Video

Hari Fotografi Sedunia

VIDEO Kulit Citra Fotografi Jurnalistik

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Sosok

Image
News

5 Bukti Kedekatan Gus Dur dengan Masyarakat Papua, Pluralis Sejati

Image
News

Jadi Menteri Perempuan Pertama dari Papua, Ini 7 Fakta Menarik Yohana Yembise

Image
Ekonomi

Belum 25 Tahun, 3 Founder Startup Indonesia Masuk Daftar Pengusaha Tersukses Asia