image
Login / Sign Up

Dewan Pengawas Bantah Lindungi SAB dalam Dugaan Pelecehan Seksual RA

Ade Miranti

Image

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono, memberikan klarifikasi terkait kasus yang menimpa salah satu anggotanya tersebut, yang berinisial SAB dengan sekretaris pribadinya dengan inisial RA. | AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO Kasus dugaan asusila yang melibatkan salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dengan salah satu staf komite Dewas ditengarai semakin melebar tanpa memandang relevansi atas permasalahan utama yang sedang diproses oleh pihak yang berwenang.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono, memberikan klarifikasi terkait kasus yang menimpa salah satu anggotanya tersebut, yang berinisial SAB dengan sekretaris pribadinya dengan inisial RA.

“Kami atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar," ungkap Guntur, di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

baca juga:

Dirinya menjelaskan bahwa laporan atas dugaan asusila ini baru diketahui oleh dirinya dan anggota Dewas yang lain setelah mendapatkan surat tembusan dari RA, korban pelecehan asusila, yang mengajukan laporan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tanggal 6 Desember 2018 atas tindakan pelecehan oleh SAB.

“Kami mendukung pihak berwenang untuk terus melanjutkan proses penyidikan agar kebenaran yang sesungguhnya dapat segera terungkap”, tutur Guntur.

Dirinya menyayangkan ada pihak-pihak yang membuat kasus ini melebar tanpa memperhatikan relevansi atas kasus pelecehan asusila tersebut. Seperti tuduhan bahwa tata kelola Dewas BPJS Ketenagakerjaan dinilai buruk serta adanya overlapping wewenang dalam perekrutan staf komite Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sampaikan bahwa hal itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dari DJSN yang mendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi," ungkap Guntur.

“Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Tidak ada hal yang menyalahi di sini," tambahnya.

Dewas dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan, memberikan saran, pertimbangan dan nasehat, memerlukan SDM dan instrumen kerja yang diatur dalam Peraturan Dewas, sesuai dengan amanah Undang undang no. 24 tentang BPJS.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional," tutup Guntur. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Amien Rais: Pertemuan Prabowo dan Jokowi Tak Ada Pembahasan Kursi Kabinet

Image

Hiburan

Segera Menikah, ini 10 Potret Terkini Dena Rachman yang Makin Cetar

Image

News

Butuh Waktu Tiga Bulan untuk Polres Jakbar Ungkap Penyelundupan 30 Kg Sabu di Riau

Image

Olahraga

Indonesia Terbuka 2019

Marcus/Kevin Sempat Dibuat Kesulitan Oleh Angin

Image

Hiburan

10 Potret Temmy Rahadi dan Ira Wahyuni yang Jarang Tersorot, Mesra di Berbagai Pose

Image

News

30 Kg Jaringan Malaysia Ternyata Berasa Dari Myanmar

Image

Gaya Hidup

Orangtua Wajib Tahu Ini Agar Anak Tidak Obesitas

Image

Olahraga

Tira Persikabo 5-3 Persija Jakarta

Tira Persikabo Raih Poin Penuh, Pelatih Sebut Sempat Hilang Tempo

Image

Gaya Hidup

Dokter Tompi Kuak 5 Mitos Perawatan Pria

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Segera Digabung, ini 5 Fakta Menarik Dompet Digital yang Ada Indonesia

Bank sentral nasional mengeluarkan sebuah standar pembayaran yang bisa digunakan oleh seluruh dompet digital di Indonesia, yaitu QRIS.

Image
Ekonomi

WALHI Minta Jokowi Review Lagi Sistem Perizinan untuk Investasi

Jika pemerintah telah melakukan berbagai langkah review tersebut, maka baru dianggap relevan tentang investasi apa yang akan diteruskan.

Image
Ekonomi

WALHI: Jangan Mudahkan Investasi Tanpa Melihat Aspek Lingkungan

Tekanan investasi terhadap lingkungan terasa pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

Image
Ekonomi

Kementan Ekspor 1.000 Ton Bawang Merah ke Tiga Negara Tetangga

Kementerian Pertanian melepas ekspor bawang merah sebanyak 1.000 ton dari Surabaya, Jawa Timur, ke tiga negara tetangga.

Image
Ekonomi

Industri Padat Karya Bakal Dapat Potongan PPh 60 Persen

Aturan soal pemberian insentif bagi industri padat karya yang berinvestasi di dalam negeri tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Image
Ekonomi

Kementan Kembangkan Pertanian Berbasis Ekspor di Daerah Pinggiran

Dalam mengembangkan daerah perbatasan yang tertinggal Kementerian Pertanian berorientasi pada pembangunan pertanian berbasis ekspor

Image
Ekonomi

BI: Kerja Sama Internasional Banyak, Tapi Pemanfaatan oleh Pengusaha Minim

"Dari sekian banyak kerja sama baik jalur perdagangan maupun investasi, pemanfaatannya oleh pengusaha kita masih sangat terbatas"

Image
Ekonomi

PPLIPI: Modal Jadi Kendala Bagi Perempuan Jalankan Usaha

Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI), Indah Suryadharma Ali menyebutkan permodalan masih menjadi kendala.

Image
Ekonomi

BI 'Pede' 5 Tahun Lagi Pertumbuhan Ekonomi Capai 6 Persen, Asalkan...

"Kalau melihat tren yang terjadi saat ini, investasi, kebijakan struktural, infrastruktur, ekonomi kita lima tahun ke depan punya potensi"

Image
Ekonomi

Kementan Akan Bangun 13 Titik Lumbung Pangan di Daerah Perbatasan

Dalam mengatasi pemenuhan pangan di wilayah perbatasan Kementrian Pertanian akan membangun 13 titik lumbung pangan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Pemkot Bandung Bicara Soal Kondisi Mengenaskan Stadion GBLA

  2. Dua Minggu Minggat, Sunan Kalijaga Temukan Salmafina Dalam Keadaan Sehat

  3. Keluarga Rey Utami-Pablo Benua akan Minta Maaf ke Fairuz A Rafiq

  4. Ketua PA 212 Akan Berjuang Sekuat Tenaga Terlaksananya Ijtima Ulama ke-4 di Jakarta

  5. Sakit Hati Mantan Istri Dipacari Orang Lain, Pria Asal Palembang Lakukan Pembunuhan

  6. Kinerja Terminal Peti Kemas Tanjung Emas Merosot Gara-gara Kapal Seruduk Crane

  7. Pemerintah Akan Lelang 9 Bendungan Selama 2019

  8. BPS: Tingkat Ketimpangan Maret 2019 Sentuh 0,382

  9. INACA Lapor Ombudsman Soal Maladministrasi Tiket Pesawat, Darmin: Enak Aja!

  10. Bak Kakak Beradik, 10 Potret Manis Natalie Sarah dan Putrinya yang Beranjak Remaja

Available

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika
Available

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Image
Hasan Aoni

Berhenti Mengisap yang Belum Niscaya

Image
Hasan Aoni

Puzzle Kehidupan Puisi Tiyo

Image
UJANG KOMARUDIN

Bagi-bagi Jatah Menteri

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik