image
Login / Sign Up

Legislator Ini Sarankan Pemerintah dan DPR Duduk Bersama Bicarakan BP Batam

Siti Nurfaizah

Image

Foto Udara kota Industri Batam. | SKYSCRAPERCITY.COM

AKURAT.CO, Pemerintah dan DPR diminta duduk bersama dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan BP Batam yang rencananya akan dilakukan peleburan kepemimpinan kawasan ekonomi khusus tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik di Jakarta, Jumat (11/1/2019), mengatakan, UU FTZ (Free Trade Zone) menyebut BP Batam dikelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR oleh karena itu pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan DPR RI dalam mengambil keputusan terkait BP Batam.

Menurut anggota fraksi Partai Golkar itu peleburan kepemimpinan BP Batam tersebut melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan yang melarang walikota merangkap jabatan. Dan UU 53/1999 yang dengan jelas membagi wewenang dua lembaga tersebut.

baca juga:

"Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU," katanya dilansir dari Antara.

Sementara itu pakar kebijakan publik, Danang Girindrawardana, menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang tidak tepat. Ini mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Pak Harto, dengan harapan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Dia menyatakan di Hanoi dan Penang, kawasan industri diserahkan memang ke pemerintah daerah tapi kelembagaannya kuat, oleh karena itu jika ada masalah maka langsung bisa ke pusat, tidak perlu lobi-lobi dulu.

Sementera itu, lanjutnya, di Indonesia birokrasinya berbelit-belit sehingga mengurus BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, tidak relevan jika di kelola oleh walikota. Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah.

"Kita punya harapan besar terhadap BP Batam sebagai dongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola oleh daerah, sementara daerah jika ada tekanan dari pusat langsung ciut. Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini. Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan dibelakangnya," kata Danang.

Harusnya, lanjut dia, melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor sepatutnya BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional. Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas.

"Untuk menarik dan mengelola investor besar, masa hanya urus di daerah. izin investasi kan ada BKPM, ada juga Kementrian Perekonomian, Kementrian Keuangan. Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti ini, investor bisa pada lari," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryani S Motik, antara BP Batam dan Pemkot Batam merupakan dua hal yang berbeda. BP Batam itu profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat, sementara wali kota itu pemerintah daerah dan sifatnya lima tahunan.

"Jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik didalamnya. Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar didalamnya," katanya.

Padahal, yang ada di Batam saat ini sudah bagus, tambahnya, investasi di Batam mulai menggeliat yang mana pada 2017 masih tumbuh dikisaran 2 persen, 2018 diatas 4 persen.

"Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, setiap lima tahun sekali arah kebijakannya berubah, tergantung pemenang dan arah kepentingannya. Bicara politik di Indonesia sangatlah rentan, jika Batam dikelola oleh wali kota yang open minded, bagus dan profesional masih oke lah. tapi kalau tidak, akan jadi bencana," katanya.[] 

Editor: Denny Iswanto

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Misbakhun Ajak BI Blusukan ke Sekolah Agar Pelajar Cinta Rupiah

Image

Ekonomi

Cegah Investasi Bodong dan Penipuan Umrah, Misbakhun dan OJK Blusukan di Desa

Image

Ekonomi

Bamsoet Sebut Perlu Dibangunnya Infrastruktur PPI di Lhokseumawe

Image

News

Sekwan DPRD DKI Jakarta Kaget Soal LHKPN yang Dirilis KPK

Image

News

Keppres Pemberhentian Zumi Zola dari Posisi Gubernur Jambi Telah Terbit

Image

News

KPK Dalami Plesiran Legislator Bekasi ke Thailand dari Hasil Meikarta

Image

News

Suap Meikarta Lima Anggota DPRD Bekasi Kembali Diperiksa KPK

Image

Ekonomi

Bamsoet Minta Pemerintah Bantu Debitur Terdampak Bencana Tsunami

Image

News

Debat Pilpres 2019

Harapan Ketua DPR: Tetap Kompak dan Tidak Saling Melukai

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

BNI Targetkan Alokasi KUR 2019 Capai Rp16 Triliun

BNI targetkan alokasi KUR hingga akhir 2019 Rp16 triliun dari target 2018 Rp13,5 triliun.

Image
Ekonomi
Ekonomi Ala Jokowi Vs Prabowo

Capres-Cawapres Terpilih Diminta Bangun 3 Sektor Ini

Siapapun calon Presiden dan Wakil Presiden baru yang terpilih nantinya, diminta agar terus fokus membangun infrastruktur.

Image
Ekonomi

Banyak Bendungan, Kenapa Milenial Masih Malas Garap Sektor Pertanian?

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pembangunan infrastruktur dinilai tidak mampu menggaet para generasi milenial.

Image
Ekonomi

Tiga Ruas Tol di Jateng Mulai Berlakukan Tarif 21 Januari

Ketiga ruas tol tersebut menggunakan sistem transaksi tertutup.

Image
Ekonomi

Misbakhun Ajak BI Blusukan ke Sekolah Agar Pelajar Cinta Rupiah

Penggunaan rupiah merupakan bagian dari penguatan atas kedaulatan NKRI.

Image
Ekonomi

Cegah Investasi Bodong dan Penipuan Umrah, Misbakhun dan OJK Blusukan di Desa

Misbakhun pun meminta masyarakat agar tak mudah tergiur umrah murah.

Image
Ekonomi

TKN Jokowi Berdalih Masih Ada Impor Pangan Karena Konversi Lahan

Pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi keterbatasan pasokan pangan, karena berkurangnya lahan pertanian, dengan melakukan impor.

Image
Ekonomi

Pemerintah Tawarkan Rumah Subsidi Seharga Rp130 Juta Bagi Tukang Cukur

Cicilan yang harus dibayarkan oleh anggota PPRG per bulan adalah Rp800 ribu.

Image
Ekonomi

Jangan Nodai Pembangunan Infrastruktur Dengan Kecelakaan Kerja

Sistem Manajemen K3 penting dalam pembangunan infrastrukur agar lingkungan kerja dapat berjalan dengan baik.

Image
Ekonomi

Jokowi Gercep Setujui Pengunduran Diri Petinggi Dewan Pengawas BPJS TK

Presiden telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Sebelum Menjadi Cawapres, Ternyata Sandiaga Pernah di PHK dan 'Nganggur'

  2. Ini Lima Hal yang Membuat Indonesia Tak Mudah Dijadikan seperti Suriah

  3. Mau Bikin Baju Jokowi! Kenalkan Rahmat Hidayat, Desainer Difabel dengan Karya 'Bukan Kaleng-kaleng'

  4. Wanita Indonesia Dibunuh di Malaysia, Empat Tetangga Korban Diamankan

  5. Kok Bupati di Provinsi Papua Tahan Gaji 12 ASN? Ini Dia Penyebabnya...

  6. Puji Jokowi Bebaskan Ba'asyir, Ma'ruf Amin: Itu Langkah Besar untuk Kemanusiaan

  7. Penghuni Jakarta Diimbau Berhati-hati dengan Cuaca Hari Ini, Berpotensi Hujan dan Petir

  8. Terpaut Usia 11 Tahun Tidak Menjadi Aral bagi Greysia/Apriyani

  9. Setelah Bebas dari Penjara, Abu Bakar Ba'asyir: Yusril Adalah Orang yang Berani

  10. Aneh, Badan Siswa SMA di Palembang ini Seperti Punya Magnet

Available

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019
Available

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Meneropong Debat Perdana Pilpres 2019

Image
Ujang Komarudin

Hantu Debat Perdana

Image
Ahada Ramadhana

Post-Truth, Peradaban Kita Hari Ini

Image
Achmad Fachrudin

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Kekecewaan Egi Fedly Terkait Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak

Image
Hiburan

Ternyata Egi Fedly Inisiator Konser Musik Gratis untuk Umum di IKJ

Image
Hiburan

Sisi Lain di Balik Wajah Seram Egi Fedly

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mau Bikin Baju Jokowi! Kenalkan Rahmat Hidayat, Desainer Difabel dengan Karya 'Bukan Kaleng-kaleng'

Image
Hiburan

Debat Pilpres 2019

10 Fakta Ira Koesno, Moderator yang Curi Perhatian di Debat Capres

Image
Ekonomi

Ekonom Tony Prasetiantono Meninggal Dunia, Rizal Ramli dan Chatib Basri Kenang Masa Debat