image
Login / Sign Up

Soroti Dana Desa, Fadli Zon: Tak Patut Diklaim Sebagai Kebaikan Presiden

Ade Miranti

Image

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat memimpin jalanya rapat pengesahan pimpinan yang baru di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018). Susunan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengalami perubahan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin rapat penetapan Wakil Ketua Baleg yang baru. Pimpinan Baleg dari Fraksi Partai Hanura mengalami perubahan yang semula dijabat oleh Dossy Iskandar Prasetyo digantikan Sudiro Asno. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon juga menjelaskan terkait Dana Desa yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Fahri Hamzah melalui akun Twitternya.

Penjelasan ini menyambung persoalan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang membengkak pada tahun ini sehingga diduga ada unsur politisasi untuk memenangkan pemilihan presiden (pilpres).

Dirinya menegaskan, bahwa Dana Desa memang menjadi hak masyarakat desa. Pasalnya, Dana Desa yang meningkat akan memicu suara masyarakat desa terutama untuk memilih presiden saat ini untuk dua periode.

baca juga:

“Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yang merupakan hak masyarakat desa, diklaim sebagai hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden,” cuit akun @fadlizon, Jumat (11/1/2019).

Inilah kultweet Fadli Zon mengenai Dana Desa yang menyambung perihal APBN Petahana:

1)      Selamat siang. Sy akan kultweet terkait dana desa. Dana desa merupakan amanat UU No. 6/2014 ttg Desa. Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Secara teori, besaran Dana Desa tentu saja akan terus meningkat seiring meningkatnya besaran APBN.

2)      Dua hal ini perlu disampaikan kembali pd masyarakat, terutama aparat desa, agar mereka tak mnjd korban penyesatan informasi sekaligus korban kampanye terselubung oleh pihak yg sedang memerintah.

3)      Dana desa adlh perintah UU, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari petahana. Bagaimanapun, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana dlm Pilpres 2019 memang besar. Mereka bisa menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menguntungkan dirinya.

4)      Sayangnya, sebagian potensi penyalahgunaan itu hanya dipagari oleh batas etika saja, bukan oleh batas hukum. Sehingga, ruang kontrol kitapun mnjd terbatas. Kita mengajak rakyat untuk berpikir kritis, agar mereka tak mudah termanipulasi oleh informasi n framing menyesatkan.

5)      Sy mencatat, tahun lalu saja sekurang-kurangnya ada dua preseden penyesatan soal dana desa yg dilakukan oleh pemerintah.

6)      Pertama, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah acara yg dihadiri oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), 25 Juli 2018.

7)      Dlm acara tsb Mendagri menyebut dana desa adlh program dri pemerintahan era Presiden @jokowi. Dia bukan hanya menyebut dana desa sbg inisiatif presiden, bahkan menyebutkan dana desa mrpkn bantuan dari Presiden @jokowi. Pernyataan Mendagri jelas berbau kampanye n menyesatkan.

8)      Kedua, pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 24 Agustus 2018, di mana ia menyatakan kalau dlm Pilpres tahun 2019 @jokowi kembali menang, ia memastikan kalau dana desa akan kembali dinaikkan.

9)      Seolah, kenaikan dana desa dri sebelumnya Rp60 triliun dalam APBN 2018, menjadi Rp73 triliun dalam APBN 2019, merupakan komitmen pribadi Presiden @jokowi. Ini juga menyesatkan publik.

10)   Selain menumpang kampanye pada acara resmi, dua pernyataan menteri tahun lalu itu memang menunjukkan adanya upaya dini untuk menggunakan dana desa sbg bahan kampanye bagi petahana dlm Pilpres 2019.

11)   Padahal, seperti yg telah disebutkan, keberadaan dana desa dlm APBN merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Pos itu akan selalu ada, krn itu merupakan perintah undang-undang.

12)   Jadi, peringatan Sdr @Fahrihamzah, bahwa pencairan dana desa yg dilakukan menjelang Pemilu harus diwaspadai, memang perlu diperhatikan. Kita harus mengingatkan publik, terutama para pamong desa, bahwa dana desa akan terus ada dalam APBN, siapapun presidennya.

13)   Bahkan, publik perlu diingatkan, sebelum Pilpres 2014 dulu, P @prabowo secara rasional pernah mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1 miliar tiap desa.

Angka itu dulu dikeluarkan dgn perhitungan yg matang.

14)   Sebagai respon atas kampanye P @prabowo, Capres @jokowi waktu itu kemudian membalasnya dgn mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa jika dia berkuasa.

15)   Dalam realisasinya, pemerintah @jokowi tak pernah bisa memenuhi janjinya. Pada 2015 pemerintah hanya bisa memberikan Dana Desa sebesar rata-rata Rp300-400 juta per desa.

16)   Pada tahun 2018, pemerintah juga hanya bs memberikan Dana Desa rata-rata Rp800 juta per desa. Tahun 2019 ini, dgn anggaran Rp73 triliun, tiap desa rata-rata hanya mendapatkan Rp900 juta.

17)   Jadi, di tahun terakhir kekuasaannya, Presiden @jokowi tetap gagal merealisasikan besaran dana desa yg pernah dijanjikannya. Ini harus dicatat oleh masyarakat, terutama masyarakat desa.

18)   Belajar dari penggunaan dana desa dalam empat tahun terakhir, yg mestinya kita soroti, dan ini juga mendapatkan perhatian dari kami, tim Prabowo-Sandi, adalah isu optimalisasi pemanfaatan dana desa.

19)   Apalagi, mandat utama UU Desa adalah mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya.

20)   Sy mencatat, sejauh ini dana desa banyak difokuskan pada pembenahan infrastruktur desa semata. Hal ini sebenarnya tdk salah. Namun, alokasi tsb tdk optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.

21)   Itu sebabnya pemanfaatan dana desa hingga saat ini belum memberikan dampak ekonomi yg besar bagi masyarakat desa.

22)   Penilaian ini tergambar pada data laju urbanisasi dan meningkatnya gini ratio di desa. Merujuk data Menteri Keuangan, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini sebesar 4,1 persen.

23)   Angka tsb lebih tinggi drpd pertumbuhan urbanisasi di RRC yg sebesar 3,8 persen dan India 3,1 persen. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jg menunjukan gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 naik mnjd 0,324 dari posisi September 2017 yg hanya 0,320.

24)   Artinya, magnet ekonomi di desa belum kuat. Lapangan pekerjaan di desa belum banyak. Potensi ekonomi belum banyak tergarap.

25)   Itu sebabnya, dana desa seharusnya digunakan untuk memperluas lapangan kerja di desa guna mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya sesuai dgn Mandat Desa.

26)   Jadi, jangan semua dana publik digunakan untuk pembangunan infrastruktur yg tidak jelas dan tidak punya dampak ekonomi.

27)   Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yg merupakan hak masyarakat desa, diklaim sbg hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden. []

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

Timses: Mulai dari Satukan Hati Dilanjutkan Satukan Perbuatan untuk Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf

Image

News

Survei Alvara Menangkan Jokowi-Ma'ruf, TKD Banten: Bukti Dukungan dari Masyarakat

Image

Hiburan

Enggan Golput, Nia Dinata Berikan Pandangannya untuk Memilih di Pilpres 2019

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Golkar Tuding PSI Penyebab Tergerusnya Elektabilitas Jokowi

Image

News

Ketua RT Tempat Tinggal Jokowi di Solo Dilantik Jadi Sekertaris Daerah

Image

News

8 Potret Penampilan Mufidah Kalla yang Tetap Modis di Usia 76 Tahun

Image

News

Mantan Presiden Brasil Ditangkap karena Terlibat Skandal Pencucian Uang

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Tokoh Dayak Kaltim Siap Menangkan Jokowi- Ma'ruf

Image

News

Ramyadjie Priambodo bukan Ponakan Prabowo, Tengku: Apakah Akan Minta Maaf, Just Wait And See

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar HAM, Bukan Karena Sawit

Diplomasi sawit di dalam perjanjian perdagangan Internasional Indonesia telah menukar guling kepentingan sawit dengan hak petani.

Image
Ekonomi

Ekonomi Melemah, BI Minta Kepri Kembangkan Pariwisata

Bank Indonesia (BI) mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan sektor pariwisata untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Image
Ekonomi

Serius Lanjutkan Negosiasi Dagang, AS Bertolak ke China Akhir Maret

Delegasi perdagangan Amerika Serikat akan berkunjung ke China untuk bernegosiasi soal Perang Dagang.

Image
Ekonomi

Anda Peserta Tax Amnesty? Selain SPT, Ini yang Perlu Anda Laporkan

Ternyata ada dua hal yang perlu dilaporkan bagi wajib pajak peserta tax amnesty 2016-2017.

Image
Ekonomi

IKM Klaten Berkontribusi Bagi Industri Otomotif Nasional

Industri Kecil Menengah (IKM) Klaten yang tergabung dalam Koperasi Batur Jaya siap berkontribusi bagi industri otomotif nasional.

Image
Ekonomi

Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja

Industri Hasil Tembakau (IHT) menyerap 5,98 juta tenaga kerja.

Image
Ekonomi

3.000 Tenaga Kerja Kontruksi Kantongi Sertifikasi

Dalam rangka mempermudah proses sertifikasi, telah dikembangkan sertifikat elektronik.

Image
Ekonomi

Boeing Tawarkan Fitur Standar untuk Keselamatan Pesawat 737 MAX

Produsen Pesawat asal AS, Boeing Co, Berencana akan menawarkan fitur keselamatan Standar pasca Tragedi Kecelakaan Pesawat Boeing 737 Max 8.

Image
Ekonomi

BI Catat Investasi Internasional Indonesia Meningkat di USD317,8 Miliar

Peningkatan investasi Indonesia tersebut disebabkan oleh peningkatan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri.

Image
Ekonomi

Euforia Dovish The Fed Buat IHSG Tak Berakhir Positif

Indeks LQ45 naik 1,31 poin atau 0,1 persen menjadi 1.025.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Apakah Daging Barbeque ala Korea dan Jepang Sama?

  2. 10 Gaya Simpel ala Camillia Laetita Azzahra, Putri Ridwan Kamil

  3. Tingkat Utang Perusahaan China Makin Bengkak karena Perlambatan Ekonomi

  4. Gara-gara Justin Bieber, Ngarai di Islandia Ditutup untuk Wisatawan

  5. Perang Dagang Indonesia dengan Uni Eropa Bakal Pecah hingga Rupiah Makin Gesit Seiring Keputusan The Fed

  6. Tak Semua Klub Izinkan Pemainnya Gabung Timnas Katalunya

  7. PKS Dukung MUI Keluarkan Fatwa Haram Terkait Game Online PUBG

  8. Menperin: IKM Tulang Punggung Ekonomi Nasional

  9. PSSI Pede Bisa Mainkan Ezra di Kualifikasi Piala Asia U-23

  10. Soal Penangkapan Rommy, PP Muhammadiyah: Korupsi Bukan Faktor Agama Maupun Parpol

Available

fokus

Kisah Juru Pijat Tunanetra
Teror Masjid Selandia Baru
Di Balik Pakaian Bekas Impor
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Image
Achmad Fachrudin

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Cawapres: Perang Kartu Sakti

Image
Ujang Komarudin

Menanti Kejutan di Debat Ketiga

Available

Wawancara

Image
Iptek

Sepeda Listrik Jadi Polemik, Migo Beri Jawaban!

Image
Gaya Hidup

Chief Company Barbershop

Jatuh Bangun Chief Barbershop di Tangan Fatsi Anzani dan Oky Andries

Image
Hiburan

Dik Doang: Aku Sedang Berjalan di Kesunyian

Sosok

Image
News

8 Potret Penampilan Mufidah Kalla yang Tetap Modis di Usia 76 Tahun

Image
News

Curi Perhatian, 10 Potret Gubernur Jatim Khofifah saat Terjun ke Lapangan

Image
News

5 Potret Blusukan ala Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Memesona