image
Login / Sign Up

Soroti Dana Desa, Fadli Zon: Tak Patut Diklaim Sebagai Kebaikan Presiden

Ade Miranti

Image

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat memimpin jalanya rapat pengesahan pimpinan yang baru di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018). Susunan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengalami perubahan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin rapat penetapan Wakil Ketua Baleg yang baru. Pimpinan Baleg dari Fraksi Partai Hanura mengalami perubahan yang semula dijabat oleh Dossy Iskandar Prasetyo digantikan Sudiro Asno. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon juga menjelaskan terkait Dana Desa yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Fahri Hamzah melalui akun Twitternya.

Penjelasan ini menyambung persoalan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang membengkak pada tahun ini sehingga diduga ada unsur politisasi untuk memenangkan pemilihan presiden (pilpres).

Dirinya menegaskan, bahwa Dana Desa memang menjadi hak masyarakat desa. Pasalnya, Dana Desa yang meningkat akan memicu suara masyarakat desa terutama untuk memilih presiden saat ini untuk dua periode.

baca juga:

“Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yang merupakan hak masyarakat desa, diklaim sebagai hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden,” cuit akun @fadlizon, Jumat (11/1/2019).

Inilah kultweet Fadli Zon mengenai Dana Desa yang menyambung perihal APBN Petahana:

1)      Selamat siang. Sy akan kultweet terkait dana desa. Dana desa merupakan amanat UU No. 6/2014 ttg Desa. Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Secara teori, besaran Dana Desa tentu saja akan terus meningkat seiring meningkatnya besaran APBN.

2)      Dua hal ini perlu disampaikan kembali pd masyarakat, terutama aparat desa, agar mereka tak mnjd korban penyesatan informasi sekaligus korban kampanye terselubung oleh pihak yg sedang memerintah.

3)      Dana desa adlh perintah UU, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari petahana. Bagaimanapun, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana dlm Pilpres 2019 memang besar. Mereka bisa menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menguntungkan dirinya.

4)      Sayangnya, sebagian potensi penyalahgunaan itu hanya dipagari oleh batas etika saja, bukan oleh batas hukum. Sehingga, ruang kontrol kitapun mnjd terbatas. Kita mengajak rakyat untuk berpikir kritis, agar mereka tak mudah termanipulasi oleh informasi n framing menyesatkan.

5)      Sy mencatat, tahun lalu saja sekurang-kurangnya ada dua preseden penyesatan soal dana desa yg dilakukan oleh pemerintah.

6)      Pertama, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah acara yg dihadiri oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), 25 Juli 2018.

7)      Dlm acara tsb Mendagri menyebut dana desa adlh program dri pemerintahan era Presiden @jokowi. Dia bukan hanya menyebut dana desa sbg inisiatif presiden, bahkan menyebutkan dana desa mrpkn bantuan dari Presiden @jokowi. Pernyataan Mendagri jelas berbau kampanye n menyesatkan.

8)      Kedua, pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 24 Agustus 2018, di mana ia menyatakan kalau dlm Pilpres tahun 2019 @jokowi kembali menang, ia memastikan kalau dana desa akan kembali dinaikkan.

9)      Seolah, kenaikan dana desa dri sebelumnya Rp60 triliun dalam APBN 2018, menjadi Rp73 triliun dalam APBN 2019, merupakan komitmen pribadi Presiden @jokowi. Ini juga menyesatkan publik.

10)   Selain menumpang kampanye pada acara resmi, dua pernyataan menteri tahun lalu itu memang menunjukkan adanya upaya dini untuk menggunakan dana desa sbg bahan kampanye bagi petahana dlm Pilpres 2019.

11)   Padahal, seperti yg telah disebutkan, keberadaan dana desa dlm APBN merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Pos itu akan selalu ada, krn itu merupakan perintah undang-undang.

12)   Jadi, peringatan Sdr @Fahrihamzah, bahwa pencairan dana desa yg dilakukan menjelang Pemilu harus diwaspadai, memang perlu diperhatikan. Kita harus mengingatkan publik, terutama para pamong desa, bahwa dana desa akan terus ada dalam APBN, siapapun presidennya.

13)   Bahkan, publik perlu diingatkan, sebelum Pilpres 2014 dulu, P @prabowo secara rasional pernah mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1 miliar tiap desa.

Angka itu dulu dikeluarkan dgn perhitungan yg matang.

14)   Sebagai respon atas kampanye P @prabowo, Capres @jokowi waktu itu kemudian membalasnya dgn mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa jika dia berkuasa.

15)   Dalam realisasinya, pemerintah @jokowi tak pernah bisa memenuhi janjinya. Pada 2015 pemerintah hanya bisa memberikan Dana Desa sebesar rata-rata Rp300-400 juta per desa.

16)   Pada tahun 2018, pemerintah juga hanya bs memberikan Dana Desa rata-rata Rp800 juta per desa. Tahun 2019 ini, dgn anggaran Rp73 triliun, tiap desa rata-rata hanya mendapatkan Rp900 juta.

17)   Jadi, di tahun terakhir kekuasaannya, Presiden @jokowi tetap gagal merealisasikan besaran dana desa yg pernah dijanjikannya. Ini harus dicatat oleh masyarakat, terutama masyarakat desa.

18)   Belajar dari penggunaan dana desa dalam empat tahun terakhir, yg mestinya kita soroti, dan ini juga mendapatkan perhatian dari kami, tim Prabowo-Sandi, adalah isu optimalisasi pemanfaatan dana desa.

19)   Apalagi, mandat utama UU Desa adalah mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya.

20)   Sy mencatat, sejauh ini dana desa banyak difokuskan pada pembenahan infrastruktur desa semata. Hal ini sebenarnya tdk salah. Namun, alokasi tsb tdk optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.

21)   Itu sebabnya pemanfaatan dana desa hingga saat ini belum memberikan dampak ekonomi yg besar bagi masyarakat desa.

22)   Penilaian ini tergambar pada data laju urbanisasi dan meningkatnya gini ratio di desa. Merujuk data Menteri Keuangan, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini sebesar 4,1 persen.

23)   Angka tsb lebih tinggi drpd pertumbuhan urbanisasi di RRC yg sebesar 3,8 persen dan India 3,1 persen. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jg menunjukan gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 naik mnjd 0,324 dari posisi September 2017 yg hanya 0,320.

24)   Artinya, magnet ekonomi di desa belum kuat. Lapangan pekerjaan di desa belum banyak. Potensi ekonomi belum banyak tergarap.

25)   Itu sebabnya, dana desa seharusnya digunakan untuk memperluas lapangan kerja di desa guna mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya sesuai dgn Mandat Desa.

26)   Jadi, jangan semua dana publik digunakan untuk pembangunan infrastruktur yg tidak jelas dan tidak punya dampak ekonomi.

27)   Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yg merupakan hak masyarakat desa, diklaim sbg hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Wacana Pemindahan Ibu Kota, Gubernur: Kalbar akan Jadi Daerah yang Paling Diuntungkan

Image

News

Sebaiknya DPR Beri Kesempatan Publik Mempersoalkan Apa Urgensi Ibu Kota Pindah

Image

News

Gerindra Belum Putuskan Sikap, Masih 50 : 50

Image

News

Gerindra Siapkan Tiga Nama Calon Wakil Ketua DPR, Salah Satunya Fadli Zon

Image

News

HUT ke-74 RI

FOTO Jokowi Berikan Sepeda Kepada Baju Adat Terbaik

Image

News

HUT ke-74 RI

FOTO Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI

Image

News

Besok 10 Sekjen Parpol Gelar Konfrensi Pers Terkait Hasil Pambahasan Kabinet

Image

Ekonomi

HUT Ke-74 RI

Arti Merdeka Bagi Guru Honorer, Cerdas Muridnya Sejahtera Gurunya

Image

News

DPR RI

Bamsoet: Bangsa Indonesia Harus Terus Bangun SDM Unggul

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

6 Fakta 'Tersembunyi' Dibalik Industri Film Porno Jepang

Di negara Jepang, Industri porno ini sangat berkembang dengan sebutan produknya adalah Japan Adult Video (JAV).

Image
Ekonomi

Setelah NET TV, Kini Giliran Kantor Berita Antara PHK Paksa Karyawannya?

Para karyawan yang terkena kebijakan PHK Paksa ini pun tidak diberikan pilihan untuk menolak sesuai dengan kaidah Golden Shake Hand.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

PTPP Santuni 10 Pejuang Veteran di HUT RI Ke-74

Perayaan Hari Kemerdekaan oleh PTPP dimulai dengan dilakukannya upacara kenaikan bendera di Kantor Proyek Yogyakarta Internasional Airport.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Semangat Kemerdekaan, Kemenkop Klaim Akan Tegakkan Kedaulatan Dengan Bangun UKM

Koperasi dan UKM selayaknya harus dijadikan garda terdepan untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Image
Ekonomi

Perum Jamkrindo Sinergi BUMN Hadirkan Pasar Murah di Kalimantan Utara

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang dilaksanakan atas sinergi BUMN antara PT Telkom sebagai Ko

Image
Ekonomi

Penjual yang Gunakan Kode QR Dikenakan Tarif 0,7 Persen

BI memutuskan transaksi yang menggunakan Kode QR akan dikenakan tarif 0,7 persen kepada penjual.

Image
Ekonomi

Perum Jamkrindo Gandeng Telkom Dan Pupuk Kaltim Renovasi Rumah Untuk Masyarakat Tarakan

PT Telkom, Perum Jamkrindo dan Pupuk Kaltim, bersama satu padu bersinergi memberikan layanan terbaik bagi negeri.

Image
Ekonomi

Hadapi Musim Kemarau, Kementan Pacu Pengembangan Varietas Cabai Unggul

Kementan terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pasokan cabai terlebih saat musim kemarau.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Kemenperin Klaim Fokus Kembangkan SDM Industri Unggul

Pembangunan SDM sebagai kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia dimasa depan.

Image
Ekonomi
HUT Ke-74 RI

Meriahkan Hari Kemerdekaan, The Sultan Hotel Gelar Fashion Show Batik

The Sultan Hotel & Residence Jakarta menggelar sebuah agenda pegelaran Fashion show batik dan promosi makanan khas rasa lokal.

Available
Banner Kemendagri

trending topics

banner jamkrindo

terpopuler

  1. Philippe Coutinho Resmi Dipinjamkan ke Bayern Muenchen

  2. Wisata Kapal Pesiar Mewah Cuma Rp3,8 Juta, Kamu Mau?

  3. 10 Potret Perjalanan Cinta Cut Meyriska dan Roger Danuarta Hingga Menikah

  4. Barcelona Takluk di Markas Athletic Bilbao

  5. 5 Jersey Termahal hingga Termurah La Liga Spanyol 2019-2020, Paling Murah Rp700 Ribu

  6. Anies di Pulau Reklamasi: Ini Adalah Lahan Milik Indonesia, Saidiman: Basa-basimu Basi

  7. WALHI: Pidato Jokowi Soal B100 Akan Picu Konflik Agraria Dengan Masyarakat

  8. 7 Meme Kekalahan Barca dari Athletic Bilbao, Yang Ngegolin 38 Tahun Lho...

  9. Ini Profil 4 Pengibar Merah Putih di Istana, Salma si Pembawa Bakti Curi Perhatian

  10. 10 Potret Transformasi Roger Danuarta, dari Rambut Belah Tengah hingga Menikah

Available

fokus

HUT Ke-74 RI
Ekonomi Indonesia, Merdeka?
Kemarau Dahsyat
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Merdeka atau Mati

Image
Achmad Fachrudin

Akrobat Politik Cak Imin

Image
Girindra Sandino

Pesan Pidato Politik Megawati, Fragile Coalition dan Loyalitas Jokowi Terhadap PDIP

Image
Girindra Sandino

Keterlibatan ASN dalam Pilkada Jangan Dianggap Sepele Bung!

Available

Wawancara

Image
Iptek

Jodie O'tania, Srikandi Tangguh Kepunyaan BMW Indonesia

Image
Iptek

GIIAS 2019

Gaet Milenial Indonesia, Begini Strategi Penjualan Brand Premium BMW

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Sosok

Image
News

Diduga Korupsi, 7 Fakta Sepak Terjang Karier Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Image
News

Potret Keren Susi Pudjiastuti dan Srikandi Indonesia Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR RI

Image
News

Kenakan Kebaya, 5 Potret Menawan Istri Pejabat Dampingi Suami di Sidang Tahunan MPR