image
Login / Sign Up

Soroti Dana Desa, Fadli Zon: Tak Patut Diklaim Sebagai Kebaikan Presiden

Ade Miranti

Image

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat memimpin jalanya rapat pengesahan pimpinan yang baru di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018). Susunan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengalami perubahan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin rapat penetapan Wakil Ketua Baleg yang baru. Pimpinan Baleg dari Fraksi Partai Hanura mengalami perubahan yang semula dijabat oleh Dossy Iskandar Prasetyo digantikan Sudiro Asno. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon juga menjelaskan terkait Dana Desa yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Fahri Hamzah melalui akun Twitternya.

Penjelasan ini menyambung persoalan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang membengkak pada tahun ini sehingga diduga ada unsur politisasi untuk memenangkan pemilihan presiden (pilpres).

Dirinya menegaskan, bahwa Dana Desa memang menjadi hak masyarakat desa. Pasalnya, Dana Desa yang meningkat akan memicu suara masyarakat desa terutama untuk memilih presiden saat ini untuk dua periode.

baca juga:

“Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yang merupakan hak masyarakat desa, diklaim sebagai hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden,” cuit akun @fadlizon, Jumat (11/1/2019).

Inilah kultweet Fadli Zon mengenai Dana Desa yang menyambung perihal APBN Petahana:

1)      Selamat siang. Sy akan kultweet terkait dana desa. Dana desa merupakan amanat UU No. 6/2014 ttg Desa. Jadi, siapapun presidennya dana itu akan tetap ada. Secara teori, besaran Dana Desa tentu saja akan terus meningkat seiring meningkatnya besaran APBN.

2)      Dua hal ini perlu disampaikan kembali pd masyarakat, terutama aparat desa, agar mereka tak mnjd korban penyesatan informasi sekaligus korban kampanye terselubung oleh pihak yg sedang memerintah.

3)      Dana desa adlh perintah UU, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari petahana. Bagaimanapun, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana dlm Pilpres 2019 memang besar. Mereka bisa menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menguntungkan dirinya.

4)      Sayangnya, sebagian potensi penyalahgunaan itu hanya dipagari oleh batas etika saja, bukan oleh batas hukum. Sehingga, ruang kontrol kitapun mnjd terbatas. Kita mengajak rakyat untuk berpikir kritis, agar mereka tak mudah termanipulasi oleh informasi n framing menyesatkan.

5)      Sy mencatat, tahun lalu saja sekurang-kurangnya ada dua preseden penyesatan soal dana desa yg dilakukan oleh pemerintah.

6)      Pertama, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah acara yg dihadiri oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), 25 Juli 2018.

7)      Dlm acara tsb Mendagri menyebut dana desa adlh program dri pemerintahan era Presiden @jokowi. Dia bukan hanya menyebut dana desa sbg inisiatif presiden, bahkan menyebutkan dana desa mrpkn bantuan dari Presiden @jokowi. Pernyataan Mendagri jelas berbau kampanye n menyesatkan.

8)      Kedua, pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 24 Agustus 2018, di mana ia menyatakan kalau dlm Pilpres tahun 2019 @jokowi kembali menang, ia memastikan kalau dana desa akan kembali dinaikkan.

9)      Seolah, kenaikan dana desa dri sebelumnya Rp60 triliun dalam APBN 2018, menjadi Rp73 triliun dalam APBN 2019, merupakan komitmen pribadi Presiden @jokowi. Ini juga menyesatkan publik.

10)   Selain menumpang kampanye pada acara resmi, dua pernyataan menteri tahun lalu itu memang menunjukkan adanya upaya dini untuk menggunakan dana desa sbg bahan kampanye bagi petahana dlm Pilpres 2019.

11)   Padahal, seperti yg telah disebutkan, keberadaan dana desa dlm APBN merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Pos itu akan selalu ada, krn itu merupakan perintah undang-undang.

12)   Jadi, peringatan Sdr @Fahrihamzah, bahwa pencairan dana desa yg dilakukan menjelang Pemilu harus diwaspadai, memang perlu diperhatikan. Kita harus mengingatkan publik, terutama para pamong desa, bahwa dana desa akan terus ada dalam APBN, siapapun presidennya.

13)   Bahkan, publik perlu diingatkan, sebelum Pilpres 2014 dulu, P @prabowo secara rasional pernah mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1 miliar tiap desa.

Angka itu dulu dikeluarkan dgn perhitungan yg matang.

14)   Sebagai respon atas kampanye P @prabowo, Capres @jokowi waktu itu kemudian membalasnya dgn mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa jika dia berkuasa.

15)   Dalam realisasinya, pemerintah @jokowi tak pernah bisa memenuhi janjinya. Pada 2015 pemerintah hanya bisa memberikan Dana Desa sebesar rata-rata Rp300-400 juta per desa.

16)   Pada tahun 2018, pemerintah juga hanya bs memberikan Dana Desa rata-rata Rp800 juta per desa. Tahun 2019 ini, dgn anggaran Rp73 triliun, tiap desa rata-rata hanya mendapatkan Rp900 juta.

17)   Jadi, di tahun terakhir kekuasaannya, Presiden @jokowi tetap gagal merealisasikan besaran dana desa yg pernah dijanjikannya. Ini harus dicatat oleh masyarakat, terutama masyarakat desa.

18)   Belajar dari penggunaan dana desa dalam empat tahun terakhir, yg mestinya kita soroti, dan ini juga mendapatkan perhatian dari kami, tim Prabowo-Sandi, adalah isu optimalisasi pemanfaatan dana desa.

19)   Apalagi, mandat utama UU Desa adalah mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya.

20)   Sy mencatat, sejauh ini dana desa banyak difokuskan pada pembenahan infrastruktur desa semata. Hal ini sebenarnya tdk salah. Namun, alokasi tsb tdk optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.

21)   Itu sebabnya pemanfaatan dana desa hingga saat ini belum memberikan dampak ekonomi yg besar bagi masyarakat desa.

22)   Penilaian ini tergambar pada data laju urbanisasi dan meningkatnya gini ratio di desa. Merujuk data Menteri Keuangan, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini sebesar 4,1 persen.

23)   Angka tsb lebih tinggi drpd pertumbuhan urbanisasi di RRC yg sebesar 3,8 persen dan India 3,1 persen. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jg menunjukan gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 naik mnjd 0,324 dari posisi September 2017 yg hanya 0,320.

24)   Artinya, magnet ekonomi di desa belum kuat. Lapangan pekerjaan di desa belum banyak. Potensi ekonomi belum banyak tergarap.

25)   Itu sebabnya, dana desa seharusnya digunakan untuk memperluas lapangan kerja di desa guna mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya sesuai dgn Mandat Desa.

26)   Jadi, jangan semua dana publik digunakan untuk pembangunan infrastruktur yg tidak jelas dan tidak punya dampak ekonomi.

27)   Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yg merupakan hak masyarakat desa, diklaim sbg hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden. []

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

Menuju Pilpres 2019

BPN Sebut Prabowo Tidak Persiapkan Penampilan ‘Gimmick’ Saat Debat Capres Besok

Image

News

Debat Pilpres 2019

Seluruh Warga Indonesia Harus Nonton Debat Capres Biar Mantap Tentukan Presiden

Image

Ekonomi

Kemenkop dan UKM Diharapkan Fokus Lakukan Reformasi Total Koperasi

Image

Ekonomi

Faisal Basri Sebut Infrastruktur Jalan Tol Pengaruhi Derasnya Impor

Image

News

Ada Sanksi Pidana, Jusuf Kalla Yakin Prabowo Tak Mundur dari Capres

Image

News

Lirik Lagu 'Jogja Istimewa' Diubah, Tompi: Penjiplakan Tanpa Izin adalah Masalah Mental

Image

Ekonomi

Pengusaha Suriah Pelajari Pembangunan Pabrik Alat Mandi di Indonesia

Image

News

Dari Ilmu Fisika hingga Kehutanan, Intip Latar Belakang Pendidikan 5 Pemimpin Dunia

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Charta Politika: Pencalonan Ma'ruf Amin Dongkrak Suara PKB

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Polemik Penundaan Pembayaran Jiwasraya, Pemegang Polis Desak OJK Tengahi Masalah

Para pemegang polis ini, berharap OJK bisa menjadi penengah dalam persoalan ini.

Image
Ekonomi

Sah! Citilink Resmi Hadirkan Wifi Penerbangan Jakarta - Bali

Maskapai berbiaya hemat (LCC) Citilink Indonesia mulai hari ini melayani pengalaman "terus nyambung di ketinggian 35.000 kaki”.

Image
Ekonomi

BI Prediksi Suku Bunga The Fed Capai Puncak, Sri Mulyani: Tetap Waspadai Gejolak Global

Pemerintah Indonesia tetap mewaspadai kondisi perekonomian secara global.

Image
Ekonomi

Mentan Klaim Pemerintah Siap Serap Jagung

Amran menyampaikan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, harga jagung di tingkat petani tidak boleh di bawah Rp3.150 per kg.

Image
Ekonomi

Jamkrindo Kembali Berikan Bantuan Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Palu

Jamkrindo kembali berikan bantuan guna mendukung percepatan pemulihan kondisi di Palu dan Donggala, Sulteng pasca bencana.

Image
Ekonomi

Bisakah Neraca Perdagangan Tahun Ini Surplus? Sri Mulyani: Kita Lihat Nanti

Pemerintah akan terus mengamati pergerakan aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Image
Ekonomi

Faisal Basri: Musuh Jokowi Bukan Prabowo, Tapi Soal Kesejahteraan Petani

Tingginya nilai impor yang membuat Neraca Perdagangan Indonesia merosot alias defisit.

Image
Ekonomi

Jelang Pilpres, Pengusaha Mamin Bakal Ketiban Rezeki

Gapmmi berharap pertumbuhan industri makanan dan minuman akan semakin membaik pada masa-masa Pemilihan Presiden (Pilpres).

Image
Ekonomi

Pemerintah Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional.

Image
Ekonomi

Ditanya Soal Jabatan Bank Dunia, Sri Mulyani: Saya Tetap Menteri Keuangan

Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Indonesia Hanya Sisakan Satu Ganda Campuran di Malaysia Masters

  2. 5 Pasangan Seleb Tanah Air yang Jadi Teman Hidup Sekaligus Teman Kerja

  3. Mahfud MD Jelajahi Pulau Jawa untuk Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih

  4. Ini Kuncinya Agar Terhindar dari Serangan Jantung

  5. Debat Pertama Jokowi Diuntungkan hingga Mantan Presiden-Wapres Diundang Saksikan Debat

  6. Aktivis Malari: Indonesia Perlu Pemimpin Mengerti Demokrasi

  7. Ambisi Mata untuk Samai Rekor Giggs

  8. Zimbabwe Negara dengan Bensin Termahal di Dunia, Kalau Indonesia?

  9. Respon Gibran Saat Lihat Video Pendukung Prabowo-Sandi Ubah Lirik 'Jogja Istimewa'

  10. Kepemimpinan Anies Buat Pemprov DKI Raih Predikat ‘Top 50 Smart City Government 2018’

Available

fokus

Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019
Tsunami Selat Sunda
Available

kolom

Image
Ahada Ramadhana

Post-Truth, Peradaban Kita Hari Ini

Image
Achmad Fachrudin

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Image
Damai Mendrofa

Hoaks Tsunami di Sibolga, Antara Kepanikan dan Peluang yang Mempersatukan

Image
Ujang Komarudin

Republik Darurat Hoaks

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Ternyata Egi Fedly Inisiator Konser Musik Gratis untuk Umum di IKJ

Image
Hiburan

Sisi Lain di Balik Wajah Seram Egi Fedly

Image
Gaya Hidup

Culinary Network

Kisah Togu, Pebisnis Kopi yang Meraup Untung Besar dari 'Jualan Kopi'

Sosok

Image
Ekonomi

Ikut #10yearchallenge, Sri Mulyani: 10 Tahun Lalu dan Sekarang Tetap Mengabdi Untuk Negeri

Image
News

Eva Silviani Gultom, Jejak Demonstran hingga Gerbang DPRD Sibolga

Image
Hiburan

Meninggal Dunia, Ini 5 Tweet Inspiratif dari Nukman Luthfie