image
Login / Sign Up

Menyingkap Nasib Perekonomian Indonesia di 2045

Ade Miranti

Image

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (27/12/2018). Bambang Brodjonegoro kini meneruskan jejak langkah sang ayah, Soemantri Brodjonegoro, yang pernah menjadi Menteri Pertambangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru. Dilain sisi, diantara kesibukannya yang padat, ia gemar dan rutin dalam berolahraga badminton. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Prof., S.E., M.U.P., Ph.D. yang merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia bisa menjadi sangat luar biasa maju di tahun 2045. Bukan hanya sekadar retorika belaka, pihak Kementeriannya pun telah menyusun rencana dan strategi agar Indonesia bisa benar-benar mencapai hal tersebut. Semuanya telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah pemerintah.

Tim Ekonomi Akurat.co, berkesempatan secara eksklusif untuk mewawancarai Bambang Brodjonegoro mengenai hal ini, demi melihat lebih dalam sebenarnya perekonomian Indonesia bakal maju seperti apa di tahun 2045. Berikut hasil wawancara Akurat.co pada pekan lalu (27/12/2018) :

Bambang Brodjonegoro. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Bocoran sedikit tentang Misi Perekonomian Indonesia Maju di 2045?

baca juga:

Soal 2045 itu intinya, kalau kita bisa melanjutkan pola pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang 5,1 persen saja per tahun, rata-rata selama antara 20-27 tahun ke depan, maka kita berpeluang menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau bisa disebut negara maju, itu sekitar tahun 2040an.

Intinya ketika kita merayakan 100 tahun kemerdekaan 2045, pertama Indonesia sudah masuk kira-kira 5 ekonomi terbesar di dunia. Kedua, dilihat dari per kapitanya kita sudah masuk berpendapatan tinggi. Sekarang ini kan kita masuk dipendapatan menengah ke bawah, dua tahun lagi mungkin menengah ke atas. Terus seperti itu, butuh waktu lagi sampai pada akhirnya pendapatan ke atas.

Jadi, Indonesia akan berpendapatan menengah ke atas, dengan total penduduknya 320 juta jiwa, dan ekonominya tidak lagi bergantung dengan sumber daya alam (SDA), tapi sudah yang kepada penciptaan nilai tambah. Jadi, nilai tambahnya selain ketahanan pangan, bisa ekspor, dan yang paling penting itu sektor manufaktur kita.

Indonesia itu sudah menjadi salah satu pemain penting di dalam global supply chain. Kita nanti akan punya produk-produk unggulan yang akan menentukan eskpor kita ke depan. Plus Indonesia akan menjadi satu tujuan wisata di dunia. Jadi, potensi wisatawannya jauh lebih besar dari sekarang.

Jadi, kalau devisanya kuat, pariwisatanya kuat, logikanya nilai tukar rupiah ke depan akan lebih kuat. Dan tentunya, kemiskinan hampir nol (persen), pengangguran juga kecil mungkin 2-3 persen.

Yakin tingkat kemiskinan Indonesia bisa nol persen di 2045?

Yang penting kita konsisten terus. Kita kan sudah masuk satu digit nih dari tadinya dua digit. Dan jangan lupa waktu krisis, tingkat kemiskinan kita tinggi sekali, berapa belas persen, tapi ya pelan-pelan diturunkan.

Masalahnya di menurunkan kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan bukannya semakin gampang. Lebih gampang menurunkan dari 15 persen ke 12 persen misalnya, nanti 12 persen ke 10 persen mulai agak pelan tuh kecepatan menurunnya. Lalu tingkat 10 persen ke bawah lebih agak susah lagi. Karena ada kelompok yang ekstrem proverty yang memang masih susah dijangkau atau susah mengakses, jauh dari jangkauan pemerintah.

Misalnya, masyarakat tinggal di kawasan terpencil. Ya mohon maaf, Papua yang tinggal di pegunungan yang masih hidup dengan pendekatan adat, suku, dll, secara statistik orang mikir ini bukan orang miskin. Karena dia tidak memenuhi kriteria orang tidak miskin. Tapi apakah bisa dibantu? Pertama, bisa dijangkau, apa tidak kita tidak tahu? Kedua, kalau bisa dijangkau, mau nggak mereka? Kan nggak semua orang mau mengikuti pola hidup yang berbeda dengan kebiasaan. Jadi, seperti saya bilang tadi, semakin rendahnya kemiskinan, turunnya tingkat kemiskinan akan semkain pelan. Jadi jangan bandingkan turunnya kayak tadi, 20 persen ke 15 persen, 15 persen ke 12 persen.

Ada pihak yang mengatakan Indonesia tingkat kemiskinannya setara dengan Afrika termasuk seperti Rwanda dan Haiti?

Kalau kita bandingkan kemiskinan, kita akan pakai standar dunia. Tingkat kemiskinan kita hampir USD3 per chasing power parity per day. Jadi kalau bandingkan dengan negara lain, jangan bandingkan kemiskinan dengan negara kecil. Rwanda itu kecil sekali negaranya. Kalau Rwanda perbandingannya dengan Singapura.

Kalau kita dibandingkannya dengan Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, ya pasti lebih baik, paling nggak income per kapitanya. Kalau dibandingkan dengan Negara Afrika, kita masih lebih baik.

Bambang Brodjonegoro. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Ada kemungkinan tidak pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak ke 6 persen jadi tidak stagnan di 5 persen meskipun masih baik untuk kemajuan?

Bisa sih bisa, tapi ingat kita merencanakannya ke dalam jangka panjang, kayak seperti yang saya bilang tadi 5,1 persen itu cukup untuk membawa Indonesia pada 2045 ke negara lebih maju. Kalau kita menentukan pertumbuhan ekonomi itu segini bisa nggak, segitu bisa nggak. Kita lihat dulu potential GDP growth, kalau hari ini kita bikin kajian potential GDP growth, keluarnya 5,3 persen jadi nggak mungkin kita milih ‘6 persen aja deh’.

Kita bikin untuk 5 tahun ke depan, kita bikin skenario rendahnya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, skenarionya moderatnya 5,7 persen, biasanya kita ambil skenario moderatnya. Karena potensinya GDP growth kita 5 tahun ke depan 5,7 persen. Jika ditanya bisa nggak 6 persen? Bisa, asalkan ada transformasi ekonomi benar-benar serius.

Transformasi yang dimaksud Indonesia harus mengurangi ketergantungan dari sumber daya alam, baik dieskpor maupun produksinya. Sekarang ini, kalau kita masih andalkan SDA apalagi tambang, maka kita nggak akan bisa tumbuh cepat. Kita harus transformasi dari basisnya konsumsi ke investasi.

Contohnya, kenapa China bisa tumbuh double digit dalam waktu yang lama? Karena pertumbuhan investasinya luar biasa. Dan semua negara ingin masuk ke China. Belakangan China menjadi negara terbuka, semua negara sudah masuk, kan nggak ada lagi yang mau masuk, artinya yang masuk makin sedikit kan. Pertumbuhan ekonominya turun, sekarang sudah sekitar 6 persenan. Terus ekonominya berubah, dari yang basisnya investasi, menjadi konsumsi. Pemerintah China mulai mendorong masyarakatnya untuk konsumsi, terutama konsumsi dalam negeri. Itu yang membuat kenapa fintech di China itu luar biasa, salah satunya dorongan konsumsi domestik.

Nah, kita masalahnya belum merasakan seperti China tadi. Tidak pernah mengalami investasi tinggi kecuali tahun 1990. Ini yang mau kita terapkan lagi supaya pertumbuhan ekonominya yang kamu bilang tadi (6 persen) tercapai.

Berarti Indonesia saat ini lagi gencar mendorong investasi?

Ya kita lagi gencar itu. Cuma masalahnya begini, ada dua. Satu, mentransformasi ekonomi menjadi basis nilai tambah terutama dari manufaktur dan jasa lebih sophisticated, yang kedua adalah mendorong investasi.

Tetapi, yang pertama ini, agenda ini semua orang sudah tahu. Semua orang sadar harus dilakukan dari nol dulu, tetapi ada kenaikan harga komoditas sedikit saja, semua tahu-tahu lupa lagi. Mikirnya “wah gimana ini? Semuanya orang mikir untung gara-gara batubara, gara-gara sawit” sehingga pemikiran untuk bagaimana menciptakan turunan dari sawit melalui manufaktur, bagaimana menciptakan nilai tambah, jadi hilang lagi. Jadi, kita fokusnya gampang hilang hanya gara-gara komoditas. Dan itu terjadi, karena kita dari dulu hidupnya dari komoditas.

Kalau jaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita pernah tumbuh sampai 6,5 persen, itu pure komoditas. Waktu itu current account surplus, ya komoditas. Kenapa current account kita surplus? Bukan karena fundamental kita luar biasa, itu karena harga komoditas lagi bagus-bagusnya, neraca perdagangan jadi surplus. Surplus besar dan menutupi di neraca jasa sehingga over all current account-nya jadi surplus. Begitu harga komoditas turun, kita langsung defisit lagi. Karena dasar pencipta surplus itu bukan dari sesuatu yang sifatnya permanen, stabil. Tapi dari sifatnya yang seassonal atau musiman.

Karena kalau kita bergantung sumber daya alam terus-menerus, ketimpangan kita akan semakin tinggi. Kalau harga komoditas bagus, ketimpangan langsung naik. Ketika harga komoditas terus turun kemudian kita beralih ke ekonomi atau sektor yang lain, baru ketimpangannya bisa turun. Intinya transformasi harus dilakukan, tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperbaiki per data.

Bambang Brodjonegoro. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Berbicara soal investasi Bappenas punya program PINA, khususnya untuk menarik investasi di Infrastruktur, bagaimana perkembangannya?

Justru Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) ini kita dorong sebagai temannya program Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dua-duanya ini punya misi yang sama bagaimana meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

Dan ini bukan hal yang mudah, karena Indonesia butuh waktu yang lama dan masyarakat awam melihatnya, seolah-olah infrastruktur itu tugasnya pemerintah. Seolah-olah infrastruktur itu harus dibiayai oleh pemerintah. Padahal dengan berkembangnya jaman, infrastruktur itu juga komersial. Pelabuhan besar pasti komersial, setiap kapal bersandar kan harus bayar. Bandara demikian juga.

Satu tantangan lagi di Indonesia, karena kita sudah punya BUMN sejak lama. Dan kebanyakan BUMN kita kan infrastruktur sehingga sudah cukup banyak peran BUMN di situ. Tapi saya yakin BUMN nggak bisa sendirian. Kita kan membuat kajian 5 tahun yang sekarang ini 2015-2019, APBN itu paling tinggi dengan kebutuhan infrastruktur sekitar Rp4.000an trilliun dalam 5 tahun. APBN /APBD itu 40 persen, BUMN dengan segala kemampuan biaya belanja modal hanya 22 persen, sisanya 37 persen harus dari swasta.

Swasta itu akan masuk kalau itu comfortable dan dia merasa bisnis modalnya pas. Jadi, ini kan KPBU sama bisnis PINA ini semacam bisnis model. Kalau KPBU masih ada campur tangan pemerintah. Pemerintah kasih jaminan, mereka memberikan cash support, atau pemerintah memberikan dukungan untuk penentuan tarif misalkan. Kalau yang PINA ini benar-benar hampir tidak ada campur tangan pemerintah karena proyeknya sendiri sudah cukup bagi swasta untuk dijalankan.

Dan juga di PINA ini yang kita dorong adalah yang namanya equity financing, jadi pembiayaan melalui permodalan. Jadi ya kayak penanaman saham. Karena kalau semuanya debt financing itu utang swastanya makin besar. Kalau utang swasta makin besar dan ada gejolak mata uang, ini swastanya makin kerepotan. Jadi kita kombinasikan debt financing ini dengan equity financing. Equity financing tidak memberatkan perusahaan kecuali dia melepas kepemilikannya sampai sekian persen.

Berapa banyak investor swasta yang sudah berinvestasi di Indonesia?

Sebenarnya sudah cukup banyak, tapi memang modelnya masih lebih banyak yang dia bekerja sama dengan BUMN. Kalau KPBU sudah ada beberapa. Kalau KPBU bisa murni swasta. Kalau jalan tol paling mudah, karena memang visibility-nya jelas. Kalau kayak air bersih itu harus ada support dari pemerintah, yang namanya ability rate fund, kemudian harus ada jaminan dari pemerintah, nah di situlah swasta baru bisa masuk.

Yang penting kita mulai melihat ketertarikan swasta. Dan bagi saya ini akan menciptakan lahan baru kan bagi swasta Indonesia yang selama ini main di properti, perdagangan, atau sektor sumber daya alam, sekarang bisa masuk ke infrastruktur. Sehingga kita bisa lihat beberapa grup besar yang tadinya nggak ada hubungan sama infrastruktur, itu pelan-pelan sudah mulai masuk infrastruktur.

Bambang Brodjonegoro. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Itu rata-rata investor domestik yang berinvestasi?

Kalau yang sudah masuk kebanyakan domestik. Tapi tujuan kita agar bisa membantu mengatasi permasalahan current account deficit (CAD). Jadi kita akan terus berupaya untuk mendatangkan modal asing, seperti FDI (Foreign Direct Investment) di infrastruktur. Dan itu suatu hal yang sudah digunakan di negara lain.

Belakangan kalau kita berhadapan dengan mereka karena ini infrastruktur, mungkin informasinya kurang jelas meski sudah kita jelaskan. Yang kedua, mereka masih ada keraguan dan kekhawatiran “nanti konsensi saya aman nggak?” Misalkan saya dapat konsesi 30 tahun jalan tol, yakin nggak pemerintah Anda nanti bukan yang sekarang, tahu-tahu mencabut di tengah jalan. Nah makanya, harus ada guarantee dari pemerintah itu untuk mengatasi political rest.

Berapa persen swasta asing yang sudah berinvestasi melalui PINA dan di sektor mana?

Mayoritas masih domestik, kalau asing banyak masuk (investasi) di listrik. Swasta asing itu hanya tertarik masuk kalau dia tidak punya masalah dengan currency-nya. Jalan tol itu memang seolah-olah menarik karena volumenya besar, problem-nya harus bayar menggunakan mata uang rupiah. Kalau kita bayar jalan tol kan pakai rupiah, bukan pakai dolar AS. Kalau investornya dolar, dia masih khawatir dengan currency risk. Makanya mereka lebih banyak masuk ke listrik karena listrik itu harganya pakai mata uang asing per kilo watt hour.

Belakangan kita buka investasi untuk bandara, ini mulai banyak yang tertarik karena bandara Indonesia prospeknya bagus, makin banyak traffic-nya. Bayar parkir bandara atau bayar jasa bandara itu semua dalam bentuk dolar AS, pelabuhan juga sama. Jadi kita melihat tiga sektor ini yang barangkali bisa menarik peminat asing lebih banyak.

Total investasi keseluruhan sampai akhir 2018 yang didapat dari PINA?

PINA sampai 2018 ini yang namanya financial closed sesuai transaksi itu USD2,3 miliar, dari 2017 sampai tahun ini. Itu ada 11 project, toll road itu di atas 700 kilometer (Km) panjangnya yang sudah dibiayai. Kemudian tower plan masih awal 225 megawatt. PINA juga berkontribusi untuk menciptakan instrumen baru namanya perpetuity notes dan juga sudah menggunakan uang syariah. Jadi ini track record-nya sampai sekarang.

Ke depan, project flight plan-nya, investment opportunity-nya masih sekitar hampir USD40 miliar, artinya masih ada yang ditawarkan kepada investor asing maupun domestik.

Bappenas dan Visi 2045. AKURAT.CO

Resolusi di 2019 untuk Bappenas?

Ke depan, kalau dari segi pekerjaan kita, ini tahun terakhir dari RPJMN yang masih berlaku. Jadi memang 2019 ini, akan sangat menantang karena mulai memastikan bisa mengejar target-target yang masih tersisa di 2019. Memang ada juga yang mungkin tidak tercapai, istilahnya bisa tercapai kalau kerja keras.

Jadi, memang yang menjadi tantangan kita bagaimana 2019 itu, kita tidak mungkin berharap target 100 persen RPJMN tercapai. Nggak pernah ada dalam sejarah. Paling tidak mayoritas bisa tercapai. Mayoritas berarti di atas 50 persen harus tercapai karena bagaimana lagi kita bisa menilai prestasi pembangunan kalau target-target itu tidak diperhatikan. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Dinilai Menyulitkan Nelayan, Ma'ruf Siap Evaluasi sejumlah Peraturan di Kementerian KKP

Image

Ekonomi

Hari Ini, KPPU Panggil Menteri Rini Soal Rangkap Jabatan Direktur Garuda

Image

Ekonomi

Teknologi Trenchless Bisa Kebut Pembangunan Industri Jasa Konstruksi

Image

Ekonomi

Pemerintah Akan Evaluasi Layanan dan Fasilitas Rest Area di Seluruh Ruas Jalan Tol

Image

Ekonomi

Asosiasi E-commerce Tegaskan Selalu Tertib Berikan Data Impor ke Pemerintah

Image

Ekonomi

Pemerintah Siapkan Regulasi 'Bendung' Barang Impor dari E-commerce

Image

Ekonomi

Perang Dagang

IMF Dorong Setiap Negara Hindari Kebijakan yang Mendistorsi Perdagangan

Image

News

JBMI: Albiner Sitompul Layak Masuk dalam Jajaran Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

Image

Ekonomi

Cara Unik Pemerintah Gaet Anak Muda untuk Wujudkan 1.000 Technopreneurs

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Komisi VII DPR RI Cecar Menteri Jonan Soal Penurunan Produksi Migas

Maman Abdurahman mencecar Kementerian ESDM terkait dengan produksi migas yang terus mengalami penurunan.

Image
Ekonomi

Soal Bambu Getah Getih Anies, Komut Adhi Karya: Benda Paling Menganggu Akhirnya Dibongkar

"Akhirnya DIBONGKAR! Benda yang paling mengganggu di Jakarta ini. Terimakasih!"

Image
Ekonomi

Serapan Anggaran Kemenkop Tahun 2018 Capai 90,89 Persen, untuk Apa Saja?

Pagu anggaran Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2018 yang sebesar Rp 944.538.384.000 dengan realisasi per 31 Desember 2018 telah sesuai.

Image
Ekonomi

Jokowi Bebaskan PPN Impor Kapal dan Pesawat

Impor kapal dan pesawat udara beserta suku cadangnya yang digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional, kini dibebaskan dari PPN

Image
Ekonomi

2,3 Juta Orang Nikmati KUR BRI Semester I 2019

BRI mencatatkan penyaluran KUR Rp50,3 triliun kepada lebih dari 2,4 juta debitur selama periode Januari hingga Juni 2019.

Image
Ekonomi

Mandiri Salurkan KUR Rp10,54 Triliun Hingga Juni 2019

Sepanjang 2019, Mandiri menyalurkan KUR sebesar Rp10,54 triliun hingga kuartal II 2019 kepada 139.090 debitur.

Image
Ekonomi

GAPKI Sebut Ekspor CPO Meningkatk 18 Persen

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) meningkat.

Image
Ekonomi

Artis Ini Pertanyakan Minimnya Hak Kelola Pertamina di Blok Corridor

pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk memutuskan kebijakan terbaiknya terkait hak kelola Blok Corridor.

Image
Ekonomi

Resmikan GIIAS, Wapres: Tanda-tanda Ekonomi Bagus Itu Kalau Sudah Macet

Wapres mengatakan industri otomotif di Indonesia akan terus mendapat dukungan dari pemerintah.

Image
Ekonomi

Ustaz Tengku Zulkarnain Cuitkan Soal Pengemplang Pajak, Ditanggapi DJP Eh Dihapus

Dalam cuitannya dikatakan bahwa para pengemplang pajak raksasa tetap menyalahi kewajiban pajaknya meski telah mendapat tax amnesty.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. YouTuber Rius Vernandes Dipanggil Polisi Usai Beberkan Menu Makanan Garuda Indonesia Ditulis Tangan

  2. Sindiran Pedas Abdillah Toha kepada Pendukung Prabowo yang Kecewa: Merasa Kuda Tunggangan Mereka Telah Hilang

  3. 'Ga Pulang-pulang', Biaya Per Bulan Habib Rizieq di Saudi Lebihi Rp36 Juta

  4. Visi Indonesia Jokowi Bertolak Belakangan dengan Visi dan Misi Kampanye Pilpres

  5. AFC Sebut Indonesia Bisa Sulitkan Raksasa Asia

  6. Viral Larangan Foto di Pesawat, Pesan Warganet untuk Garuda Indonesia: Gak Usah Aneh-aneh, Teruskan Tingkatkan Layanan Saja

  7. BPPT: Gempa Megathrust Bermagnitudo 8,8 Berpotensi Terjadi di Selatan Pulau Jawa

  8. Posting Foto Mesra, Tanda Nagita Slavina Hamil Anak Kedua Makin Kuat

  9. Garuda Laporkan Youtuber, Netizen Ramai Tantang Laporkan Hotman Paris

  10. Tak Mau Ajukan Banding, Ratna Sarumpaet Mengaku Lelah Hadapi Proses Sidang yang Panjang

Available

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika
Available

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik