image vape
Login / Sign Up

Kesepakatan Paris Terancam Gagal Akibat Banyaknya Deforestasi

Anggi Dwifiani

Image

Ilustrasi Kebakaran Hutan | Istimewa

AKURAT.CO Tercapainya tujuan dari Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim, yang disepakati pada 2015, terancam gagal karena deforestasi terus terjadi setiap tahun. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Yayasan EcoNusa Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan dan KKI-Warsi Melda Wita Sitompul melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (5/12).

Melda menyayangkan negara-negara pemilik tutupan hutan alam yang luas, seperti Indonesia, Brasil, Republik Demokratik Kongo, Peru, Kolombia dan Myanmar, tidak memiliki rencana untuk sepenuhnya menghentikan deforestasi dan degradasi hutan dalam NDC (Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional) mereka.

"Rencana pengurangan emisi yang tercantum dalam NDC keenam negara tersebut pada kenyataanya masih mengandung deforestasi terencana yang tinggi. Di beberapa negara, tingkat deforestasi bahkan direncanakan akan terus meningkat hingga 2030," kata dia.

Hal ini terungkap dalam kajian terbaru yang dilakukan oleh Rainforest Foundation Norway (RFN) beserta mitranya di keenam negara tersebut. Dalam kajian tersebut, NDC Indonesia dipandang sebagai yang paling jelas dibandingkan kelima negara lainnya karena telah memuat target spesifik yang terkuantifikasi terkait pengurangan emisi dari deforestasi.

Meskipun demikian, NDC Indonesia masih memuat deforestasi terencana seluas Belgia pada peride 2021 hingga 2030 atau mencapai 3,25 juta hektare.

"Kami meminta agar dilakukan pengkajian kembali terhadap dokumen NDC Indonesia, terutama terkait sektor Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Pembiaran terhadap masih adanya deforestasi bukan hanya berdampak pada upaya global menahan laju perubahan iklim, tapi juga pada ekosistem hutan yang mengandung keanekaragaman hayati yang kaya di dalamnya," kata Melda Wita Sitompul.

Yayasan EcoNusa memandang penting adanya upaya menahan laju pengurangan tutupan hutan, terutama di wilayah Papua yang saat ini menjadi benteng terakhir hutan alam Indonesia yang menduduki posisi hutan terluas ketiga di dunia.

Senada dengan semangat menjadikan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi dengan pembangunan berkelanjutan, Yayasan EcoNusa meminta keterlibatan seluruh pihak dalam mewujudkan Indonesia bebas dari deforestasi yang sekarang mengarah ke Tanah Papua.

"Mengacu pada semangat Deklarasi Manokwari, tanggung jawab ini bukan hanya ada di pundak Pemerintah saja. Diperlukan kerja sama dari seluruh pihak, akademisi, sektor swasta hingga negara-negara Donor untuk menciptakan sistem pembiayaan/insentif untuk para pihak yang menjaga hutan mereka," tambah dia.

Upaya mengurangi deforestasi dan menghentikan degradasi sebetulnya menjadi salah satu tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2020.

Selain itu, The New York Declaration on Forests (NYDF) yang turut ditandatangani Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan deforestasi hingga separuhnya pada 2020 dan menghentikannya sepenuhnya pada 2030.

Inisiatif Bonn Challenge juga berambisi untuk melakukan restorasi pada 150 juta hektare kawasan terdegradasi dunia pada 2020 dan 350 juta hektare pada 2030, namun Pemerintah Indonesia tidak menjadi salah satu penandatangan.

Emmy Primadona, Koordinator Program KKI-WARSI, mendesak pemerintah Indonesia agar menjadikan perlindungan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sebagai strategi utama dalam pengurangan emisi di Indonesia.

Program pemberdayaan dan pendanaan kepada masyarakat menjadi suatu hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar mampu mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus mencegah deforestasi.

"Untuk mencapai target NDC, berbagai langkah korektif yang telah diinisiasi pemerintah harus dilaksanakan secara lebih serius dan tidak boleh hanya menjadi crowd-pleaser atau upaya menyenangkan publik belaka," kata Manajer Program Yayasan Madani Berkelanjutan, Anggalia Putri, yang dilansir oleh Antara (6/12).

RFN beserta mitra-mitranya meminta keenam negara yang dikaji untuk meninjau ulang NDC mereka dan menggunakan kesempatan dari saat ini hingga 2020 untuk memperjelas ambisi untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Selain itu, penting bagi tiap pemerintah untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebelum 2030. Pemerintah juga diminta agar mencantumkan restorasi hutan dan ekosistem sebagai bagian dari upaya mitigasi dan menjaga keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, negara-negara maju didesak untuk segera meningkatkan pendanaan iklim mereka secara signifikan untuk membantu upaya mitigasi dan adaptasi negara-negara hutan tropis, termasuk transparan dalam memberikan informasi mengenai pendanaan di muka.

"Tanpa pendanaan yang memadai, transparan, dan dapat diprediksi, sulit bagi negara-negara hutan tropis untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dari hutan dan lahan mereka," kata Anggalia Putri.[]

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Indepth

Pinjaman China ke Negara-negara Lain, Jadi Strategi Jebakan Hutang 'Terselubung'

Image

Ekonomi

Masalah Sawit Indonesia dengan UE Tak Halangi Kerjasama SDG's

Image

Ekonomi

Sinergikan Agenda SDG's, Pemerintah Luncurkan Panduan KMP

Image

Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Daripada Buat Konsumsi Berlebihan, Ini 5 Tips Gunakan THR Secara Bijak

Image

Ekonomi

Berikut 5 Tips Cerdas Kelola Uang THR

Image

News

Musim Kemarau Terjadi Saat Mudik Lebaran, BMKG: Jalur Sumatera Rawan Terbakar

Image

Ekonomi

Ibu Kota Baru, Pemerintah Jamin Hutan Lindung Tidak Diusik

Image

Ekonomi

Indonesia Satu-satunya Negara Pemilik Hutan Tropis yang Berhasil Turunkan Angka Deforestasi

Image

News

Tiga Tahun Lebih Bebas Kabut Asap, Singapura Berterima Kasih pada Jokowi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pengadilan EU Putuskan Logo Adidas Tidak Sah Sebagai Merek Dagang

Karena tidak adanya karakter pembeda dari logo tersebut.

Image
Ekonomi

Viral! Isu Kenaikan Tarif Listrik Saat Sidang MK, Menteri Jonan Pastikan Hoaks

Menteri Jonan bantah adanya kenaikan tarif dasar listrik yang ramai diisukan di media sosial.

Image
Ekonomi

PP dan Hyundai Sepakat Jajaki Kerjasama Peluang Bisnis

PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia, bersama dengan PT Hyundai.

Image
Ekonomi

Pupuk Indonesia Dipilih Jadi Perusahaan Paling Kreatif 2019

Pupuk Indonesia didaulat sebagai Indonesia Most Creative Company 2019 oleh Majalah SWA dalam ajang penghargaan OCI dan IMCC 2019.

Image
Ekonomi

Jokowi Tuntut Menteri-menteri Buat Terobosan Terkait Investasi dan Ekspor

Joko Widodo menekankan kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait ekonomi untuk terus melakukan terobosan kebijakan.

Image
Ekonomi

Kemenhub Tengah Kaji Konsep Baru Pelayanan Rest Area

Rest area yang menawarkan layanan pengisian bahan bakar dan toilet tanpa kehadiran sentra makanan dan minuman.

Image
Ekonomi

40 Investor Minat Tanamkan Modal di KEK Bitung

40 investor baik asing maupun nasional yang saat ini berminat dan akan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

Image
Ekonomi

Jokowi Bakal Angkat Isu Perang Dagang dan Limbah Sampah di KTT Asean

Presiden Joko Widodo membahas persiapan Kunjungan Kerja menghadiri KTT ASEAN di Bangkok, Thailand serta KTT G20 di Osaka, Jepang.

Image
Ekonomi
Indepth

Perang Dagang Memperparah Luka Perekonomian Global

Kembali memanasnya perang dagang Amerika Serikat dan China dapat semakin memperburuk perlambatan ekonomi global yang telah berlangsung.

Image
Ekonomi

6 Maskapai Bakal Pindah Ke Kertajati, Operasional Bandara Diperpanjang

Penerbangan domestik dengan pesawat jet bakal dipindah seluruhnya dari Bandara Internasional Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Ferdinand Hutahaean: Kenapa Sih Kalian Marah Kalau Saya Bilang Jokowi Menang di MK?

  2. Ekspresi Seorang Ayah Saat Diberitahu Anaknya Hamil, Bahagia Sampai Mewek

  3. Platini Ditahan, Muncul Lima Negara Pengganti Qatar

  4. Jumlah Saksi Dibatasi, Ketua Hukum Prabowo-Sandi: Bagaimana Kita Membuktikan Kecurangan Pilpres?

  5. Bawa Kabur Tas Berisi Uang Rp91 Juta, Satpam Ini Diburu Polisi

  6. Tim Hukum Prabowo-Sandi Hadirkan Ahli IT BPN dan ITB di Sidang Lanjutan PHPU Pilpres

  7. Harga Minyak Langsung Naik Saat Xi Jinping dan Trump Rencanakan Pertemuan

  8. Dianggap Berikan Kesaksian Palsu, Kivlan Zen Bakal Polisikan Iwan Kurniawan

  9. DPRD DKI: Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan Tidak Efektif Jika Tak Memiliki Rencana Induk

  10. Jelaskan Terkait DPT, Hakim Konstitusi Minta Agus Maksum Tak Gunakan Diksi 'Manipulatif atau Siluman'

Available

fokus

Sampahmu
Demam Vapor
Jalan Pulang
Available

kolom

Image
Rozi Kurnia

Film ini Harusnya Tidak Berjudul Aladdin

Image
M. Rifki Fadilah

Jalan Terjal Rezim Bunga Murah

Image
Achmad Fachrudin

Menguak Tabir Kerusuhan 21-22 Mei

Image
Hasan Aoni

Turun Ranjang

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
Sosok

FOTO Perjuangan Korban Ledakan Ranjau Irak Dengan Melukis Tanpa Lengan

Image
News

5 Fakta I Wayan Sudirta, Kuasa Hukum Paslon 01 yang Aktif di Kegiatan Sosial

Image
News

7 Potret Hangat Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat Bersama Istri