image
Login / Sign Up

Blak-blakan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Soal Pahit-Manis Jaminan Sosial

Siti Nurfaizah

Image

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh saat ditemui di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat ini meninggalkan dunia politik supaya bisa fokus menjalankan aktivitasnya sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Poempida mengatakan, ia ingin meningkatkan pelayanan dan akurasi data BPJS Ketenagakerjaan. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO Penyelenggaraan program Jaminan Sosial merupakan salah satu kewajiban negara, yakni memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia pun seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta atau pekerja dalam sektor formal.

Program Jaminan Sosial ini dulu digawangi oleh PT Jamsostek (Persero) berdasarkan UU No3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Dan pada tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek pun bertransformasi menjadi Badan Hukum Publik, menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kesejahteraan. Kendati demikian perjalanan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak selalu mulus, banyak juga hambatan dan evaluasi yang harus dibenahi, dari sisi internal maupun dalam menghadapi goncangan eksternal.

baca juga:

Untuk melihat lebih dalam bagaimana perkembangan program Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan serta evaluasinya, Tim Ekonomi Akurat.co, berkesempatan untuk mewawancarai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng (Hon), PhD, DIC.

Sebelumnya Pria yang sangat tergila-gila dengan olahraga Formula 1 ini, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Golkar. Pada tanggal 26 April 2012, ia resmi menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2009 - 2014. Poempida juga pernah duduk di Komisi IX DPR RI yang membawahi bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Kependudukan. Berikut hasil lengkap wawancara bersama Poempida:

Sebenarnya untuk masalah perlindungan tenaga kerja di Indonesia secara umum sebelum hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini apa?

Ya sebenarnya sebelum ada BPJS ketenagakerjaan dulu ada namanya Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), kemudian berubah menjadi Jamsostek dan sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau zaman dulu mungkin konsepnya Wali amanah kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas, kemudian sekarang berubah menjadi berbadan hukum publik yang langsung di bawah Presiden. Jadi sebenarnya semakin kesini semakin mendapatkan porsi dalam konteks jaminan sosial ini yg lebih tinggi.

Sebenarnya perlindungan untuk ketenagakerjaan konteks sosial ini sudah hadir, artinya sebenarnya minimal perlindungandalam konteks kecelakaan bekerja, dalam konteks kematian, dalam konteks jaminan hari tua, dari dulu sampai sekarang sudah ada, walaupun pengelolaannya turun naik. Sekarang orang-orang swasta dan yang bekerja lepas (tidak hanya pekerja BUMN atau PNS) pun bisa menikmati program seperti ini asal mereka komit dengan konsep iuran yang jelas gitu. Jadi sebenarnya yang namanya jaminan sosial ini adalah bukan bantuan sosial, agak berbeda nih.

Jaminan sosial ini adalah mekanisme gotong royong, artinya dari pekerja untuk pekerja seperti itu, seperti arisan lah. Arisan kan kita ngumpulin uang masing-masing satu kelompok nah nanti yang dapat arisan itu yang keluar namanya. Kocokannya namanya begitu kan, atau naudzubillahimindzalik kalau ada yang meninggal juga seperti dikocok dia keluar nama juga gitu kan, tapi ahli warisnya itu bisa menikmati santunan, atau sama halnya dengan kecelakaan kerja.

Ada perbedaan tidak antara dulu sempat ada di parlemen dan juga sekarang jadi dewan pengawas untuk mengurusi Ketenagakerjaan ini?

Ya jelas ada perbedaan ya, karena zaman di parlemen itu saya mempunyai hak imunitas, dimana kalau saya maki-maki siapa saja, untuk kebenaran tentunya bukan berarti saya mau maki-maki sembarang orang, tapi istilahnya saya mau maki-maki Presiden saja saya berani, wong saya punya imunitas kok untuk membela orang-orang yang terzalimi ini. Misalnya kadang-kadang di PHK sepihak, orang-orang outsourcing yang tidak diperlakukan dengan sebenarnya, dan dipotong gajinya dan lain-lain. Itu kan enak saya bisa langsung ngomong.

Kalau sekarang dalam posisi sebagai dewan pengawas saya bisa marah-marah tapi tidak ke semua orang hanya di dalam koridor institusi ini saja. Nah artinya itu privilege yang agak berbeda. Tapi di dalam konteks upayanya dalam konteks target-target yang saya ingin bantu orang dan tercapai untuk menyelesaikannya itu sebenarnya tidak jauh beda. Apapun, saya tidak punya jabatan pun kalau kita care, kita peduli, kita tetap mau menolong orang-orang yang terdzolimi ini mendapatkan haknya ya tidak ada masalah.

Poempida Hidayatulloh. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Di BPJS Ketenagakerjaan ini ada berapa banyak program untuk jaminan sosial?

Ya namanya sesuai undang-undang kita hanya diperintahkan untuk melakukan 4 tipe jaminan sosialyaitu Jaminan Hari Tua (JHT), jadi kalau orang sudah sudah masuk masa pensiun itu hari tuanya mereka mendapat secara lumsum sejumlah uang yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan nya. Yaitu baik dalam konteks dia apa mau berusaha asal jangan mau kawin lagi, ya maksudnya ya untuk berusaha. Terus ada yang digeser ke JHT namanya jaminan hari tua, nah jaminan ini berarti orang tersebut akan menikmati uang bulanan selama dia masih hidup setelah usia pensiun. Kan rata-rata orang sekarang pensiun di 55 atau 56 tahun, kalau dia hidup sampai 70 tahun berarti selama 15 tahun pun dia akan dicover, lumayan kan.

Terus ada satu lagi Jaminan Kecelakaan kerja, tidak usah jauh-jauh lah orang gojek aja deh, kemudian kalau dia peserta kita ketika dia lagi nganter orang, go food ataupun nganter barang tiba-tiba kecelakaan ya dicover sama juga, ini kan bagus. Yang terakhir itu Jaminan Kematian ketika seseorang meninggal, nah 4 jaminan ini ni sayangnya memang bukan jaminan yang kemudian manfaatnya bisa langsung dirasakan beda dengan saudara kembar kita di BPJS Kesehatan.

Sebenarnya ya program hanya 4, kita tidak bisa nambah-nambahin atau mengurangi karena ini adalah amanat UU. Yang hanya bisa kita lakukan adalah kita melakukan strategi-strategi implementasi yang strategis di dalam konteks menjaga agar 4 jaminan ini bisa dimaksimalkan manfaatnya oleh banyak orang. Jadi termasuk di dalamnya adalah bagaimana mencari peserta, bagaimana mengurangi resiko fraud ya kan, namanya jaminan sosial asuransi itu orang mau klaim fiktif itu banyak sekali, saya tidak usah cerita ini, tapi ini yang harus kita jaga.

Selama berjalan dari tahun 2015 ini apa ada evaluasi-evaluasi khusus terkait program jaminan sosial yang sudah berjalan?

Ya salah satunya yang selalu kita jaga adalah ketersediaan dananya, artinya gini perhitungan asuransi atau penjaminan sosial itu adalah perhitungan dimana kolektibilitasnya. Artinya jumlah potensi dana yang terkumpul itu harus bisa mengcover the worse skenario, jadi mengcover keadaan terburuk pada saat terjadi klaim. Nah maaf kata nih sekarang yang terjadi pada BPJS Kesehatan ini ketersediaan dananya tidak ada untuk klaim yang berlebih kan gitu. Inilah yang harus dijaga, makanya dari waktu ke waktu kita selalu melakukan analisa aktuarial yang kita selalu monitor. Sebenarnya berapa sih rate klaim kita, probabiliti klaim kita dan kemudian proyeksi klaim kita kedepan. Nah kita hitung cukup tidak nih dananya, kan dana itu kita dapat bukan kita diemin, dana itu kan kita putar supaya menghasilkan uang lagi yang akan kembali lagi untuk manfaat, juga bukan buat kita-kita.

Nah ini yang sangat-sangat sensitif di dalam penyelenggaraan jaminan sosial, dari 4 program tadi yang sangat sehat itu 3 program. Sangat sehat itu artinya insyaAllah kalau dalam keadaan mereka pada tua semua pun kita bisa bayarlah. Atau dalam kecelakaan pun mereka, berapapun biayanya bisa kita bayarlah. Jadi itu adalah Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan yang cukup. Tapi kalau kemudian Jaminan Pensiun, karena ini juga program baru dan dana yang terkumpulnya belum optimal, jumlah pesertanya pun blm optimal, nah ini yang masih dalam tanda petik menghawatirkan, bukan tidak sehat tapi mengkhawatirkan dan ini yang harus kita push. Makanya isu daripada kepesertaan itu memang harus dibuat gencar.

Poempida Hidayatulloh. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Soal kepesertaan siapa saja sih yang bisa menjadi peserta dan seberapa besar potensinya untuk menggenjot iuran?

Ya sekarang begini saja data orang yang bekerja berapa rata-rata? Di Indonesia kurang lebih 70 juta yang terdaftar, tapi di kita baru 40 juta. Sebagian sudah tidak aktif juga karena sebagian sekarang ya ada yang di PHK di tengah-tengah proses, ini ya kira-kira di sekitar kan tadi saya bilang kita ada 40 juta. Jadi 20 juta itu aktif membayar iuran dan lain-lain yang 20 juta ini nonaktif karena tadi, dia kadang-kadang ada di mana dalam proses PHK ada yang mengkonversi dirinya menjadi wiraswasta dan lain-lain, jadi selalu begitu dunia ketenagakerjaan total-totalnya cuma 70 jutaan.

Yang peserta itu sebenarnya yang wajib adalah orang-orang yang bekerja secara formal dengan satu perusahaan, itu namanya pekerja formal, dan pekerja informal atau kita namakan penerima upah, karena dia punya bos-bos perusahaan yang membayar dia.

Hanya persoalannya karena sistem perekonomian di Indonesia ini ditunjang dengan namanya UKM. Apalagi UKM itu kan 80% dari pada basis perekonomian sehingga hanya 20% yang bergerak di konglomerasi, jadi orang-orang yang bekerja formal itu cuma 20% saja dan itu sudah kita cover yang 70 juta peserta tadi. Nah sisanya sebenarnya mungkin itu yang kena PHK atau yang jadi UMKM, ini agak susah kita kejar.

Tadi kan ada 20% perusahaan-perusahaan dari perekonomian Indonesian apa sudah lengkap semua kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya?

Tantangannya macam-macam, bicara tadi dalam konteks 20% itu terdaftar mungkin sudah terdaftar semua. Tapi pertanyaannya yang didaftarkan sudah lengkap belum. Jadi kita mengatakan masih banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang 20% ini juga masih ‘PDS’, istilah di kita namanya perusahaan daftar sebagian. Jangan salah loh banyak BUMN yang PDS juga, ini kan harusnya institusi-institusi negara, harusnya comply lah terhadap namanya peraturan perundang-undangan gemes banget kalau saya di DPR sudah berkoar-koar di luar.

Nah yang namanya daftar sebagian itu kadang dia misalnya gini karyawannya seribu cuma kan kalau dia cover semua itu kan akan menjadi beban biaya perusahaan, itu untuk jaminan sosial itu akhirnya didaftarkannya bisa saja daftar 1000 semuanya tapi yang gajinya rata-rata 4 juta didaftarkan gajinya misalkan cuma satu setengah juta, karena kan kita iurannya prosentasenya dari gaji.

Nah itu yang seperti saya bilang, challengenya itu tidak hanya didalam konteks 20 persennya sebenarnya. Ya kalau kita bicara 20% nya terdaftar, pertanyaannya udah lengkap atau belum? itu is another question. Sedangkan kelemahan dari bpjs ketenagakerjaan kita tidak mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum itu. Jadi pendekatan kita ini masih pendekatan marketing gitu, pendekatan ‘ayolah ini bayar iuran nanti ada manfaatnya’ gitu ya kira-kira gambarannya.

Tadi katanya gemes dengan Perusahaan BUMN yang belum terdaftar perbandingannya berapa dengan perusahaan swasta, dan langkah antisipasinya?

Aduh masih saya kaji, artinya gini kita sedang melakukan negosiasi lah dengan mereka jadi tidak etis ketika dalam proses baik-baik kita ngobrol dengan mereka kemudian saya rilis datanya. Jadi walaupun dalam konteks prosentase sebaiknya saya tidak sebut lah. Memang mereka punya persoalan macam-macam ya, BUMN juga tidak semuanya punya duit, ada BUMN yang kelas kambing juga ada, gitu yang benar-benar megap-megap itu ada, jadi ya harus kita toleransi karena kalau tidak kita toleransi nanti dia juga tidak survive.

Saya gemes dalam konteks sebenernya pengen juga membahas ini didunia luar kalau saya di DPR kan ini enak gitu, istilahnya mainan politik yang isunya seksi dong kita belain pekerja, lawannya negara yang dzalim. Kalau sekarang saya gemes ini dalam artian tadi kalau saya di DPR, tapi dalam posisi saya saat ini, harus jaga lah, harus jaga tatanan yang ada, ya seperti saya bilang disini tidak mempunyai basis penegakan hukum kemampuan menegakkan hukum sehingga ya kita itu semuanya persuasif, padahal aturannya wajib kan, lucu gitu.

Harusnya ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang basis penegakam hukum yang haknya diberikan kepada kita, artinya mungkin kita bisa menyegel lah suatu usaha atau orang-orang yang tidak kooperatif, kita bisa menghukum mereka. Kalau menghukum secara pidana mungkin terlalu keras, terlalu berat, karena mereka kan tujuannya juga berusaha untuk menafkahi dirinya juga. Nah mau tidak mau ya yang harus kita lakukan adalah menyegel usaha.

Langkah-langkah yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik iuran yang masih nunggak bagaimana?

Kita sih sekarang sedang melakukan inventarisasi piutang, jadi piutang itu ya tadi iuran yang menunggak dan ini tidak mudah ternyata, ketika mau kita tagih itu persoalan macam-macam, tapi yang bisa saya simpulkan persoalannya adalah kolapsnya perusahaan-perusahaan yang ada. Artinya dengan situasi ekonomi yang kurang kondusif kadang-kadang tadinya aktif tiba-tiba dia hilang karena dia tiba-tiba bangkrut dll. Ini kan tiba-tiba masih ada tunggakan yang belum terbayar, mau nagihnya kemana wong perusahaannya sudah bangkrut.

Tapi kalau kita sih Alhamdulillah semua perusahaan yang aktif sangat bagus dan lancar, bahkan target-target iuran selalu tercapai. Yang justru tidak tercapai justru pesertanya, jumlah peserta target penambahannya yang tidak tercapai. Kalau iurannya sampai terus dan Alhamdulillah dana kelolaan kita sudah mendekati Rp330 triliun dan mudahh-mudahan di akhir tahun ini bisa Rp350 triliun.

Poempida Hidayatulloh. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Presiden Jokowi mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, maka bagaimana untuk jaminan sosialnya, lalu untuk tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri?

Undang-undang BPJS, SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), mengatakan seluruh orang yang bekerja di Indonesia secara terus-menerus itu wajib membayar iuran dan dilindungi oleh Jaminan sosial. Artinya apa? berarti warga negara asing yang bekerja di kita pun juga wajib membayar, dicover sesuai dengan aturan kita semua. Nah ketika dia nanti selesai bekerja di sini dan kemudian mau keluar, dia bisa klaim, no problem sebenarnya. Hanya kemudian muncul undang-undang susulan yang memerintahkan kita untuk melakukan penjaminan bagi para TKI ini. Tercovernya juga tidak jauh berbeda sebenarnya, hanya mereka itu sebenarnya tidak di cover secara riil dalam konteks yang sama dengan orang yang bekerja di sini, jadi ada perlindungan-perlindungan tambahan.

Soal generasi milenial banyak yang membuat usaha startup bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan ini untuk menggaet kepesertaannya?

Saya suka sekali, cerdas sekali pertanyaannya, saya sendiri juga sudah memobilisasi trend ke depan. Itu penerimah upah ini akan semakin kecil, justru bukan penerima upahnya yang akan banyak, saya sudah jelaskan banyak sekarang wartawan ini tidak mau bekerja di suatu perusahaan, mending dia nyambi jadi freelancer ataupun kontributor di beberapa perusahaan, karena income nya lebih banyak, kan gitu. Berarti mereka tidak dilindungi kan, hanya menyentuh orang-orang ini kan tidak gampang seperti saya bilang. Perlu ada man to man marking tapi terlalu banyak kebutuhan jumlahnya. Kalau kita harus 1 orang jaga 1 peserta, ini sangat tidak efisien sekali. Jadi kita sudah mengidentifikasi persoalan itu bahwa tren itu kedepan seperti itu, makanya kemudian kita membentuk juga yang namanya kemitraan-kemitraan yang kita namakan ‘perisai’.

Perisai ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang diciptakan untuk merekrut peserta bukan penerima upah untuk didaftarkan ke kita. Mereka akan mendapatkan fee dari hasil Iurannya itu, jadi kita ngasih fee ke mereka, tertarik nggak? Kira-kira Itulah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan. Dan sudah jalan, sudah kita mulai walaupun kemarin masih 3.000an perisai yang baru terbentuk, kecil sih untuk target sekarang. Karena juga di dalam konteks menyakinkan orang-orang kan kadang-kadang tidak semua orang mampu. Nah rata-rata yang kita rekrut juga adalah mantan-mantan agen asuransi jadi hampir mirip kan kerjaannya seperti itulah.

BPJS Ketenagakerjaan. AKURAT.CO

Sebagai dewan pengawas seharusnya sistem jaminan Ketenagakerjaan di Indonesia itu kedepannya harus seperti apa?

Sebetulnya yang paling mendasar itu adalah basis probabilitas. Probabilitas itu kalau di asas artinya semua bisa diakses dimana saja di bumi Indonesia. Artinya kita bisa mendaftar dari Sabang Sampai Merauke itu yang harus direalisasikan karena itu amanat undang-undang. Azas probabilitas jadi kan solusinya sekarang ada digital ya memang beralih dari yang namanya proses klasik ke proses digital, itu adalah bagian daripada mempermudah orang mengakses. Tapi kan persoalannya yang namanya Jaminan sosial ini tidak serta-merta urusannya klaim, tidak serta merta urusannya iuran, tapi juga orang benar-benar merasakan manfaatnya. Kalau aksesnya bisa dilakukan secara digital buktinya kita sampai sekarang belum mempunyai mekanisme untuk memverifikasi suatu klaim secara digital, berat loh. Jadi ini yang challengenya ke depan itu menjawab perintah undang-undang dalam konteks probabilitas. []

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

Caleg PDIP Dorong Percepatan Pembangunan di Banten

Image

Olahraga

Formula 1 2019

Dua Hari Beruntun Kuasai Tes, Ferrari Disingkirkan Raikkonen

Image

News

Ferrial Sofyan Resmi Diberhentikan sebagai Wakil Ketua DPRD DKI

Image

Ekonomi

Misbakhun Jelaskan Alasan Target RPJMN 7 Persen Belum Tercapai

Image

Ekonomi

Beri Bantuan Ke Petani Madura, Mentan: Ini Kabinet Kerja, Bukan Penebar Janji

Image

News

Ini Alasan RUU Kepulauan Penting Segera Disahkan

Image

News

Bamsoet Ingatkan Pemilu Bukan Hanya Memilih Presiden Saja, tapi Caleg Juga

Image

News

Kebijakan Anies Soal Pengelolaan Apartemen Didukung Politisi Partai NasDem

Image

News

KPK Panggil Empat Saksi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Lampung Tengah

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Optimisme Meredanya Perang Dagang AS-China Dongkrak Harga Emas

Karena optimisme pada perundingan perdagangan AS-China membuka kemungkinan meningkatnya permintaan emas dari China.

Image
Ekonomi

Yuan Masih Menang Bertarung dengan Dolar AS

Kurs tengah nilai tukar mata uang China renminbi atau yuan menguat 338 basis poin menjadi 6,7220 terhadap dolar AS.

Image
Ekonomi

India Beli Minyak Besar-besaran dari Venezuela, Manfaatkan Sanksi AS

Impor minyak India dari Venezuela melonjak 66 persen pada paruh pertama Februari menjadi 620.000 barel per hari.

Image
Ekonomi

Pembiayaan Utang Hingga Januari 2019 Telah Mencapai Rp122,5 Triliun

Jumlah pembiayaan utang ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 27 triliun.

Image
Ekonomi

Premi Asuransi Umum 2018 Tumbuh 9,6 Persen

Pendapatan premi asuransi umum pada 2018 sebesar Rp69,9 triliun, tumbuh sebesar 9,8 persen dibandingkan dengan pada 2017.

Image
Ekonomi

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

KPBU perumahan adalah partisipasi sektor swasta dalam investasi penyediaan perumahan (khususnya rusunawa atau rusunami).

Image
Ekonomi

Hingga Januari 2019, Belanja Bansos Naik Signifikan Sebesar 182,9 Persen

Belanja Bansos awal tahun tumbuh sebesar 182,9 persen di banding realisasi di Januari 2018 yang sebesar Rp5,3 triliun.

Image
Ekonomi

Ekonom Ramal BI Pertahankan Lagi Suku Bunga Acuan 6 Persen

BI diperkirakan masih andalkan cadangan devisa bukan melalui instrumen suku bunga dalam jangka pendek ini untuk stabilikan kurs rupiah.

Image
Ekonomi

Testimoni Sudirman Said, Bisa Buka Kotak Pandora Praktik Loby-loby Energi

Sudirman Said mengatakan dua hal terkait dengan pertemuan diam-diam Presiden Jokowi dan CEO Freeport dan terkait dengan surat investasi.

Image
Ekonomi

IHSG Terjun Bebas Hingga Lemas

Indeks LQ45 turun 0,52 poin atau 0,1 persen menjadi 1.018.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Akun Palsu Serang Pemerintah, Ferdinand: Saya Tidak akan Pernah Mengkritik dengan Kalimat Kasar

  2. JK Jujur Jika Bertolak Belakang Dengan Presiden Jokowi Demi Pembangunan

  3. Kubu Pendukung Prabowo Pertanyakan Pemegang Saham Mayoritas Unicorn

  4. Fahri Hamzah: Orang Ngomong Idiot Aja Dipenjara, Nih Aku Ngomong Sontoloyo!

  5. Prabowo Subianto Diminta Cabut Pernyataannya Soal Bandara Kertajati dan Minta Maaf

  6. Survei LSI: Hanya Ada 7 Parpol yang Lolos ke Parlemen

  7. Terbongkarnya Kepemilikan Lahan Kedua Kubu Capres, Siapa Terbesar?

  8. Soal Lahan HGU, Prabowo seperti Menembak Dirinya Sendiri 

  9. Balas Trump, Hillary Ungkapkan Darurat Nasional Yang Sesungguhnya

  10. Usai Bertemu Petinggi Madrid, Marcelo Putuskan Masa Depannya

Available

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019
Available

kolom

Image
Ilham M. Wijaya

Peluang dan Tantangan KPBU Properti

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Panggung Debat Kedua Milik Jokowi

Image
Achmad Fachrudin

Bola Panas Logistik Pemilu 2019

Image
Hervin Saputra

Bisakah Kebenaran Mengalahkan Budaya Curiga dalam Kasus Jokdri?

Available

Wawancara

Image
Iptek

Debat Pilpres 2019

Ahmad Agus Setiawan: ‘Milenial Lebih Cepat Beradaptasi pada Sisi-sisi Tertentu, Terutama Digital’

Image
Hiburan

Cerita Egy Fedly Saat Pandangan Pertama Menjemput Jodoh

Image
Olahraga

Susy Susanti

"Sekarang Saatnya Pemain Putri Mengubah Mindset"

Sosok

Image
News

Dari Aktor hingga Politisi, Ini 5 Fakta Perjalanan Karier Rano Karno

Image
News

10 Aksi Susi Pudjiastuti di Atas Perahu, Menantang Laut

Image
News

7 Potret Ketegaran Ani Yudhoyono Jalani Pengobatan Kanker Darah