image
Login / Sign Up
Image

Sampe L Purba

Praktisi Masyarakat Energi

BBM Satu Harga – Berbagi Peran dengan Pemda

Image

Pengendara mobil melakukan pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta, Minggu (25/2). Pemerintah melalui pertamina melakukan kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax naik dari Rp300 sehingga harga menjadi Rp8.900 per liter. Kenaikan terjadi merata di seluruh bahan bakar nonsubsidi tersebut sejak Sabtu (24/2) tengah malam. Selain itu kenaikan juga terjadi pada pertamina dex sebesar Rp750 per liter, yaitu dari Rp9.250 menjadi Rp10 ribu. Sementara Pertamax turbo juga meningkat dari Rp9.600 menjadi Rp10.100 dan Dexlite naik Rp600 per liter menjadi Rp10.100 | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan energi adalah tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/ atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Caranya adalah (1) dengan menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu; (2) membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Selanjutnya pada pasal 7, disebut bahwa (1) harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.

Presiden Jokowi menangkap dan memahami esensi pesan itu. Beliau menempatkannya sebagai salah satu prioritas dalam nawacita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”.

baca juga:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menterjemahkan nawa cita tersebut dalam tagline “energi berkeadilan”. Melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016, program percepatan pemberlakuan satu harga BBM secara nasional semakin digalakkan yang meliputi jenis BBM tertentu (JBT) yaitu minyak solar dan minyak tanah, yang memperoleh subsidi harga dari Pemerintah, dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP), yang wajib disediakan oleh badan usaha niaga distribusi, dengan formula harga dasar ditambah biaya distribusi dan batasan margin. Upaya Pemerintah dilakukan dengan percepatan pembangunan saran penyaluran di wilayah 3 T (terpencil, terluar, terdepan), serta di lokasi tertentu/ wilayah yang belum terdapat penyalur. Lokasi BBM satu harga bertambah secara signifikan. Dalam tahun 2017 terdapat 57 titik lokasi, di tahun 2018 ditargetkan 73 titik lagi, dan tahun 2019 sebanyak 30 titik. Dampaknya segera terlihat. Harga jual BBM di Kabupaten Puncak, Papua yang sebelumnya Rp. 100 ribu per liter, atau di Nunukan perbatasan Kalimantan Utara yang sebelumnya Rp. 40.000 per liter, turun dan sama menjadi Rp. 5.150 untuk solar, dan Rp. 6.450 untuk premium per liter.

Rasio kondisi ideal antara jumlah penyalur dengan luas wilayah dan penduduk untuk BBM secara umum, masih memerlukan perjuangan keras. Di Pulau Jawa yang berpenduduk di atas 148 juta jiwa, dengan luas area darat 126.700 kilo meter persegi, secara rerata satu penyalur mengcover 36,11 KM per segi atau 42 ribuan penduduk. Sementara di luar jawa yang berpenduduk sekitar 114 juta jiwa, dengan luas area darat hampir 1.800 ribu kilometer per segi, satu penyalur mengcover 503 km2 atau 32 ribuan penduduk. Bandingkan dengan USA misalnya, yang rasionya 82 km2 – 2.643 penduduk per penyalur, atau di Malaysia dengan rasio 91 km2- 8609 penduduk per penyalur. Penduduk Indonesia yang berjumlah di atas 261 juta jiwa dengan persebaran tidak merata di 2 juta km2 area darat plus 3 jutaan kilometer laut merupakan tantangan yang tidak mudah. Tidak sama dengan Malaysia yang hanya seluas 330 ribuan kilometer darat, dengan penduduk 31 jutaan orang.

Konsistensi serta kecerdasan prioritas kebijakan Pemerintah, bahu membahu dengan kreativitas terukur sektor dunia usaha dan optimisme kesamaan visi dengan penduduk diperlukan untuk mengatasi keadaan ini. Kebijakan Pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM ke sektor infrastruktur, dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat tertentu, merupakan solusi mendasar yang berdampak positif jangka panjang.

BPH Migas melalui Peraturan BPH Migas no. 6 tahun 2015 mengatur mengenai penyaluran JBT dan JBKP di wilayah yang belum terdapat penyalur. Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu (Solar) dan/ atau Jenis BBM Khusus Penugasan (premium) di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria tertentu, di mana wilayah operasinya berada. Dengan kata lain, ini adalah penyaluran dengan sistem tertutup (sistem titip beli). Kelompok sasaran adalah non niaga, seperti masyarakat nelayan, petani dan usaha rumah tangga kecil. Saat ini telah dan akan beroperasi sekitar 30 sub penyalur. Sementara 250 an lagi dalam proses.

Untuk memastikan tepat sasaran, kerja sama dan pengawasan banyak pihak sangat diperlukan. Di antaranya adalah dengan SPBU yang ditunjuk sebagai penyalur, dinas terkait di kabupaten terkait, serta aparat keamanan. Disparitas harga BBM Umum dengan BBM bersubsidi, keterbatasan kuota secara nasional dan mata rantai perdagangan yang panjang mulai dari terminal BBM/ depo ke transportasi, agen, pangkalan dan distributor hingga ke sub penyalur merupakan tantangan tersendiri dalam rentang kendali (span of control). Rentang harga di penyalur/ sub penyalur, kualitas, ketepatan ukuran dan peralatan standar untuk menjamin keamanan, keselamatan dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Fenomena di sebagian wilayah pada masa yang lalu, di mana terjadi kelangkaan BBM tertentu di masyarakat, sementara kuota telah disalurkan sesuai dengan data konsumen sasaran telah tepat, mengindikasikan kemungkinan BBM tertentu ada digunakan oleh kalangan non sasaran, seperti industri, kendaraan niaga atau keluar melewati perbatasan. Karena itu, prosedur operasi standar di setiap value chain (mata rantai) penyaluran harus ada.

BBM adalah kebutuhan yang vital untuk masyarakat dan juga menggerakkan perekonomian daerah. Sejalan dengan amanat Undang-undang, Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membantu dan mensubsidi kelompok masyarakat tidak mampu. Sub penyalur mengeluarkan biaya untuk investasi, infrastruktur, transportasi dari lokasi penyalur hingga sub penyalur, termasuk di dalamnya margin pengembalian biaya investasi. Kiranya Pemda dapat memfasilitasi sebagian dana transfer pusat untuk hal ini.

Mewujudkan energi berkeadilan adalah tanggung jawab bersama. Untuk Indonesia yang lebih baik.

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

Menuju Pilpres 2019

TKN Ingatkan Paslon 02 Tak Tertipu Survei Litbang Kompas

Image

News

Peneliti: Tidak Ada Kader Parpol yang Serius Mengkonsolidasikan Capres-Cawapres

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Survei Litbang Kompas Berpolitik? Ini Analisis Denny JA

Image

News

TKN: Kampanye Hitam Jadi Penyebab Elektabilitas Jokowi Turun

Image

News

Wakil Wali Kota Tangerang Ajak Pemilih Pemula Aktif di Pilpres 2019

Image

News

Menuju Pilpres 2019

TKN Semakin Yakin Jokowi-Ma'ruf Menang Tebal

Image

News

Tanggapi Survei Litbang Kompas, TKN Makin Optimis Jokowi-Ma'ruf Menang

Image

News

Survei Litbang Kompas: Jokowi-Ma'ruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandi 37,4 Persen

Image

News

Berita Populer Program OK OCE Dianggap seperti Konsep Khilafah hingga Azan Dikumandangkan di Ruang Publik Selandia Baru

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pengusaha Usul Pemerintah Bentuk Badan Khusus Tangani Proyek KPBU Infrastruktur Transportasi

Pembentukan badan khusus tersebut bertujuan agar pemerintah bisa fokus menyiapkan pelaksanaan tender proyek-proyek KPBU.

Image
Ekonomi

4 Proyek Berpotensi Gunakan Skema KPBU

BPTJ Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada empat proyek yang berpotensi menggunakan skema KPBU.

Image
Ekonomi

Perjuangan Indonesia Agar Minyak Sawit Setara dengan Minyak Nabati Lain di Eropa

Agar produk minyak sawit (CPO) Indonesia ditempatkan setara dengan minyak nabati lain di pasar Uni Eropa (UE).

Image
Ekonomi

Gelar Rakor Bahas Neraca Perdagangan, Menko Darmin: Kami Evaluasi Pelaksanaan B20

Pemerintah membahas serta mengevaluasi perkembangan yang sudah dilakukan guna Neraca Perdagangan RI.

Image
Ekonomi

Pemerintah Kembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dibidang Kelautan dan Perikanan

Perjanjian ini terkait dengan kerja sama dibidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan.

Image
Ekonomi

Indonesia Siap Balas Uni Eropa, Perang Dagang Baru Segera Pecah?

Pemerintah mempertimbangkan opsi pelarangan produk Uni Eropa masuk ke dalam negeri sebagai bentuk balasan.

Image
Ekonomi

BUMN Tawarkan Peluang Magang Bersertifikat Untuk 9.000 Mahasiswa

BUMN bersinergi membuka kesempatan bagi 9 ribu mahasiswa untuk mengikuti program magang bersertifikat guna menjajal dunia kerja profesional.

Image
Ekonomi

Ingin Terlibat Pembangunan Infrastruktur, Swasta: Pemerintah Jangan Kasih 'Tulangnya' Saja

Selama ini swasta sudah cukup banyak dilibatkan oleh pemerintah. Namun, sebagian besar hanya proyek-proyek berskala kecil.

Image
Ekonomi

Swasta Minta Dilibatkan Dalam Pembangunan LRT Hingga Bandara

Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia menyatakan minatnya untuk bisa turut serta menggarap proyek-proyek di sektor perhubungan.

Image
Ekonomi

KLHK Lakukan Sejumlah Langkah Atasi Bencana Banjir di Sentani

Langkah strategis penanganan bencana banjir bandang Sentani disusun ke dalam dua skema yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Mulai Sekarang, Jauhi Minuman Manis Jika Tak Mau Mati Muda

  2. Yuli yang Ditangkap Densus Meninggal di RS Polri, Suami Pilih Kuburkan di DKI Ketimbang Ditolak di Klaten

  3. Alissa Wahid: Kalau Kelompok Ini Berkuasa, dengan Sistem Sentimen yang Dibangun akan Hilangkan Kesetaraan

  4. Program OK OCE Dianggap seperti Konsep Khilafah hingga Azan Dikumandangkan di Ruang Publik Selandia Baru

  5. Duh, Selama Live Streaming Aksi Teror Selandia Baru Tak Ada yang Lapor

  6. Rustam: Tampaknya Anies telah Jadi Follower Presiden Jokowi dalam Pembangunan Infrastruktur

  7. Terlalu Fokus Sama Karir, Kelima Zodiak Ini Kerap Lupa dengan Pasangan Cintanya

  8. 5 Fakta Penting Kiai Anwar yang Jasadnya Utuh meski Terkubur 31 Tahun

  9. Gunakan 5G, Tiongkok Sukses Lakukan Operasi Jarak Jauh Pertama di Dunia

  10. 5 Mobil Mewah Bintang Tottenham asal Korsel, Ferrari Mahalnya Tak Boleh Merah

Available

fokus

Kisah Juru Pijat Tunanetra
Teror Masjid Selandia Baru
Di Balik Pakaian Bekas Impor
Available

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Cawapres: Perang Kartu Sakti

Image
Ujang Komarudin

Menanti Kejutan di Debat Ketiga

Image
Hendra Mujiraharja

Perez Memalingkan Muka dari Mourinho untuk Zidane

Image
Hervin Saputra

Seberapa Kuat "Tradisi Indonesia" di All England?

Available

Wawancara

Image
Iptek

Sepeda Listrik Jadi Polemik, Migo Beri Jawaban!

Image
Gaya Hidup

Chief Company Barbershop

Jatuh Bangun Chief Barbershop di Tangan Fatsi Anzani dan Oky Andries

Image
Hiburan

Dik Doang: Aku Sedang Berjalan di Kesunyian

Sosok

Image
News

Jadi Caleg DPR RI, Begini 10 Potret Sahrul Gunawan Blusukan sampai Diserbu Ibu-ibu

Image
News

7 Potret Seru Kahiyang Ayu Bercengkerama dengan Buah Hati

Image
News

8 Gaya Kampanye Bertrand Antolin, dari Sosialisasi Pemilu sampai Bancakan