image angkutan jadul
Login / Sign Up
Image

Hendi Subandi

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP), Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Ruang Hampa RUU Konsultan Pajak

Image

Ilustrasi - Pajak | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO Regulasi tentang konsultan pajak menapaki babak baru. Setelah hanya diatur regulasi dengan level di bawah undang-undang, kini Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) hadir dan digulirkan kepada publik sebagai RUU inisiatif DPR. Namun, substansi RUU KP ini masih menyimpan tanya, benarkah RUU KP ini berada di ruang hampa, cenderung monopolistik dan mendegradasi peran pemerintah?

Urgensi dan Preferensi UU Konsultan Pajak

Reformasi perpajakan di Indonesia terus didaki oleh pemerintah menuju terwujudnya tax society. Di sisi lain, pemerintah berkhidmat untuk terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. kondisi ini membutuhkan pihak yang dapat berperan sebagai intermediaries agar kehendak negara tentang pajak dapat terwujud dan hak warga negara terlindungi. Peran konsultan pajak dianggap strategis sebagai intermediaries dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dengan mengedukasi wajib pajak di tengah rendahnya literasi pajak masyarakat. Harapannya, wajib pajak terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum serta meminimalisir adanya sengketa pajak akibat jerat kompleksitas regulasi perpajakan. Tentunya prasayarat konsultan pajak yang legal, profesional, bebas, mandiri dan bertanggung jawab mutlak dipenuhi.

baca juga:

Peran besar yang dipikul konsultan pajak tentunya harus diiringi dengan aturan main yang kuat agar tercipta kepastian hukum yang jelas dan kokoh bagi konsultan pajak. langkah ini bukan hanya melindungi profesi konsultan pajak, tapi juga melindungi wajib pajak sebagai pengguna jasa mereka. Berkaca pada negara lain, pengaturan tentang konsultan pajak tergolong menjadi tiga model menurut Thuronyi & Vanistendael (1996): Pertama, full regulation (the German Model), pengaturan model komprehensif, pihak yang boleh menjadi tax adviser yaitu hanya yang memenuhi kualifikasi profesi sebagai konsultan pajak. Kedua, partial regulation (the U.S Model), pengaturannya bersifat parsial, kualifikasi sebagai tax adviser yang diatur, namun tax adviser tidak mutlak harus berprofesi sebagai konsultan pajak, yang terpenting harus bernaung di dalam lembaga profesi. Ketiga, model no regulation, ketentuan ini lebih moderat, pihak yang boleh menjadi tax adviser tidak diatur, tidak harus bernanung dalam lembaga profesi, hingga kualifikasi sebagai tax adviser pun tidak diatur secara ketat, contoh: Spanyol, Inggris, Belanda. Regulasi di Indonesia, sepertinya lebih condong menganut model full regulation.

Menyoal Pasal Monopolistik

Berbicara tentang pajak, pemahaman kita harus berangkat dari pijakan yang sama, bahwa urusan pajak melibatkan multi dimensi. Inilah yang menjadi tumpuan langkah kita ketika masuk dunia pajak. Semua pihak berhak atas ruang yang sama. Oleh sebab itu, segala regulasi yang mengatur perihal pajak, termasuk regulasi konsultan pajak, harus berdiri pada pijakan yang serupa. Celakanya, di ruang publik, substansi RUU KP menuai kritik, karena kental akan aura monopolistik dan mendegradasi peran negara dan dunia pendidikan.

Kritikan ini muncul bukan tanpa sebab, patut kita cermati akar masalahnya. Pertama, preferensi pilihan model regulasi konsultan pajak cenderung menganut mazhab full regulation, yang dianggap membatasi profesi lain untuk terlibat. Artinya, hanya yang memenuhi kualifikasi konsultan pajak dan tergabung dengan organisasi konsultan pajak yang boleh berprofesi sebagai konsultan pajak. Mungkin, pilihan parsial regulation bisa menjadi jalan tengah.

Kedua, Pasal 15 ayat (2) RUU KP mempertegas bahwa yang berhak menerima kuasa dari Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya adalah konsultan pajak. Ini salah satu bentuk pengingkaran kepada lulusan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan perpajakan. Karena untuk menjadi ahli pajak, mereka harus mendapat lisensi melalui ujian kualifikasi dari organisasi konsultan pajak. Pasal ini juga menutup peluang bagi profesi lain untuk berkiprah di bidang perpajakan. Padahal profesi seperti akuntan, advokat dan profesi lainnya kerap bersinggungan, bersinergi, dan bahkan mampu menjalankan jasa konsultasi perpajakan. Karena sejatinya, keilmuan pajak itu multi disiplin. Di sisi lain, profesi seperti akuntan yang secara keilmuan lebih spesifik masih mengakui keberadaan profesi lain dengan merangkul sebagai Rekan Non-Akuntan, tentunya dengan pemenuhan persyaratan yang telah diatur.

Ketiga, adanya hambatan peran akademisi, utamanya akademisi yang berstatus PNS. Kita memahami, bahwa benturan kepentingan harus dihindari dalam menjalankan tugas-tugas keprofesian. Namun, kepentingan bangsa yang lebih besar yaitu peran akademisi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai pilar dari inklusi kesadaran pajak patut menjadi pertimbangan. Dosen baik berstatus PNS maupun tidak, membutuhkan ruang untuk meramu pengetahuan bagi anak didiknya, baik dari sisi teoritis dan praktik, selain juga kebutuhan pemenuhan mandat institusi akan kualitas kompetensi melalui sertifikasi. Alangkah lebih bijak, jika Pasal 23 ayat (1) c, ada butir pengecualian bagi akademisi PNS.

Keempat, kewenangan organisasi konsultan pajak yang menembus batas (mengakumulasi kekuasaan). Dalam Pasal 5, 7, 9, 11, 20, 24, 26, 27, 29 memberi gambaran besar bahwa kewenangan organisasi konsultan pajak sungguh luar biasa dalam banyak aspek yang mengatur konsultan pajak. Dalam hal pengangkatan, keanggotaan, tingkatan pendidikan, pembentukan kantor konsultan hingga peran pembinaan dan pengawasan seolah organisasi konsultan pajak menjadi penguasa tunggalnya. Lantas, dimana peran pemerintah? Mungkin ini yang dimaksud oleh Prof. Haula Rosdiana bahwa RUU KP ini mendegradasi peran pemerintah.

Ruang Hampa

Hukum (regulasi) tidak semata-mata berada pada ruang hampa, yang steril dari konsep-konsep non-hukum dan realitas sosial. Pesan itu disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, Sang Maestro hukum progresif, yang terus mengingatkan kita, bahwa hukum (regulasi) itu harus membuat manusia (rakyat) bahagia. Begitu juga UU KP, kemunculannya harusnya dirayakan dengan penuh kebahagiaan bagi stakeholder perpajakan.

Produk hukum ini, tidak boleh terjebak hanya mengejar kepastian hukum, mengakumulasi kekuasaan dan menegasikan peran pihak lain, tanpa melihat realitas bahwa pajak itu berisi kepentingan multipihak. Hadirnya regulasi tentang konsultan pajak ini, dalam pandangan aliran hukum legalistik terkesan hanya mengejar legal certainty, yang tidak peduli walaupun implementasinya tidak memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Inilah ruang hampa UU KP.

Agar tidak terjebak dalam ruang hampa, perlu dipertimbangkan berapa hal. Pertama, UU KP semestinya harus selaras dengan hukum formil perpajakan dan aturan lainnya yang terkait, misal UU KUP dan Putusan MK. Sebab, itu adalah intro untuk memperindah harmoni langgam hukum perpajakan. Kedua, Produk hukum ini selayaknya tidak memberikan peluang bagi warga negara untuk kebal terhadap hukum. Jika memang pasal mengenai “tidak bisa dipidanakan/diperdatakan” harus dimunculkan, lebih bijak jika itu dibatasi hanya pada saat menjadi kuasa WP berperkara di pengadilan pajak.

Ketiga, Kita mendukung dan mengharap bahwa dengan adanya UU KP, organisasi konsultan pajak menjadi organisasi yang berkelas, tetapi bukan menjadikannya sebagai organisasi superbody. Sekali kita mengakumulasi kekuasaan (melalui pasal-pasal monopolistik), maka kita cenderung kebal pada kesalahan kita sendiri. Penting dibangun mekanisme pembagian peran, pembinaan, pengawasan serta sistem reward&Punishment secara proporsional dan terintegrasi dengan pemerintah. Sehingga kesan mendegradasi peran pemerintah dapat terabaikan. Keempat, konsultan pajak semestinya juga mengemban suatu nilai (value) dalam upaya pendakian reformasi perpajakan di Indonesia. Inklusi kesadaran pajak seharusnya embedded dalam kerja-kerja konsultan pajak kepada WP, yang idealnya tertuang dalam UU KP ini. Sehingga tidak ada prasangka lagi bahwa konsultan pajak terlibat agressive tax planning.

Terakhir, sinergi empat pilar antara konsultan pajak, pemerintah, akademisi dan wajib pajak penting untuk diwujudkan, syaratnya adalah adanya itikad baik dari semua pihak dalam mewujudkan UU Konsultan pajak yang berkelas, berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan demi terwujudnya tax society. Semoga!

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

7 Potret Kedekatan Bambang Soesatyo dengan Cucu, Hangat Banget!

Image

News

Tudingan Anggota DPR Soal Dugaan Peredaran BBM Ilegal Dibantah Pelaku Usaha dan Polisi

Image

News

Pembajakan Truk Tangki Pertamina, DPR: Aparat Harus Kejar Mereka yang Melarikan Diri!

Image

News

5 Potret Blusukan ala Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Memesona

Image

News

Jadi Caleg DPR RI, Begini 10 Potret Sahrul Gunawan Blusukan sampai Diserbu Ibu-ibu

Image

Ekonomi

Ketua DPR Lapor SPT Pajak dan Apresiasi Kinerja DJP

Image

News

Jadi Caleg DPR RI, Begini 10 Potret Keseruan Choky Sitohang Blusukan

Image

News

Basarnas Pastikan Empat Penumpang Selamat dari Helikopter Jatuh di Tasikmalaya

Image

News

Heli Jatuh di Tasikmalaya, Diduga Hendak Mengantar Anggota Komisi V DPR RI

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Soal Nasib Direktur Kena OTT, Bos KRAS: Masih Konsultasi Dengan BUMN

Dirut Krakatau Steel mengatakan bakal berkonsultasi oleh Menteri BUMN terkait status Direktur Teknologi dan Produksi yang kena OTT.

Image
Ekonomi

Tol Cisumdawu Ditargetkan Bisa Dilalui Saat Musim Mudik

Perkembangan terakhir Jalan Tol Cisumdawu menunjukkan progres yang signifikan seperti pengadaan lahan seksi I sudah mencapai 65,86 persen

Image
Ekonomi

Simalakama Pembangunan Infrastruktur Dengan Sengkarut Kinerja BUMN

Karena untuk membangun infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Image
Ekonomi

TGI Targetkan Produksi Minyak Cengkeh Lima Ton Per Hari

TGI berharap agar masyarakat Taliabu berparsitipasi.

Image
Ekonomi

Faisal Basri: Utang Itu Bukan Haram, Najis, atau Sesuatu yang Nista

Di negara maju seperti Jepang, besaran utangnya mencapai 200 persen terhadap PDB.

Image
Ekonomi

MRT Bakal Beri Nilai Plus Terhadap Perekonomian, Apa Saja?

Kehadiran MRT banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga perekonomian di sekitarnya.

Image
Ekonomi

BUMN Terjerat Utang Gara-gara Infrastruktur, Penerbitan Obligasi Daerah Mampu Ringankan Beban

Bagi bank BUMN harus terus mencari DPK yang lebih panjang dan murah.

Image
Ekonomi

Kemenhub Minta Promo Ojol Tak Lewati Batas Tarif

Selain tarif zonasi Kemenhub juga mengaskan para aplikator juga sudah tidak boleh menerapkan promo berlebihan untuk menekan harga

Image
Ekonomi

Mendag Pastikan Harga Komoditas Aman Jelang Ramadan

Enggar optimistis angka inflasi akan terkendali dan daya beli masyarakat akan tetap terjaga.

Image
Ekonomi

PGN-Nusantara Regas Kukuhkan Komitmen Kembangkan FSRU di Lampung dan Jabar

Kesepakatan ini diharapkan kerjasama ke depan akan lebih strategis dan dapat memberikan benefit yang lebih besar.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Lucu! Begini Pengalaman Ruth Permatasari 'TJ' Naik MRT di London

  2. Jokowi Sebut Elektabilitasnya Seimbang dengan Prabowo Subianto di Banten

  3. Viral, Potret Legenda Milan Tiru The Beatles

  4. Pengamat: Belum Tentu Kepemimpinan Militer Miliki Visi-Misi Seperti Jokowi

  5. Ratusan Milenial Jabar Siap Door To Door Menangkan Jokowi-Ma'ruf

  6. Kaukus Muda PPP Sumsel Dukung Fatwa Mbah Moen dan Keputusan Mukernas PPP Bogor

  7. Billy Syaputra Nyanyi Lagu Galau Seperti Gading Marten, Warganet: Bodo Amat!

  8. Majelis Salafiyah Ingin Jokowi-Ma'ruf Amin Buat Museum Kitab Kuning di Banten

  9. Disebut Penerus Ayahnya, Dul Jaelani: Saya Bukan Ahmad Dhani

  10. Ubah Lirik Lagu Radja, Jokowi: Kamu Harus Pilih Nomor Satu 

Available

fokus

Angkutan Tempoe Doeloe
Kisah Juru Pijat Tunanetra
Teror Masjid Selandia Baru
Available

kolom

Image
Muh Tunjung Nugroho

Basis Pajak dan Penurunan Tarif PPh

Image
Ujang Komarudin

Ribut-Ribut Survey Litbang Kompas

Image
Achmad Fachrudin

Dilema KPU Mengatasi Problem DPT

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Debat Cawapres: Perang Kartu Sakti

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Jais Darga: Pelukis Indonesia Harus Lebih Agresif

Image
Gaya Hidup

Kampung Investasi Hati dan Cerita dari Tabanan

Image
Video

VIDEO Kampung Investasi Hati dan Cerita dari Tabanan

Sosok

Image
News

7 Potret Kedekatan Bambang Soesatyo dengan Cucu, Hangat Banget!

Image
News

Anto Purnomo, Sosok di Balik Sukses Evakuasi KRL 1722 di Bogor

Image
News

Sibuk Kampanye, 8 Potret Hangat Sandiaga Uno saat Luangkan Waktu Bersama Anak