image
Login / Sign Up

(Terwujudnya) Mimpi, Berdaulat di Sektor Sumber Daya Alam

Denny Iswanto

Divestasi Saham Freeport

Image

Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumlnlum (Persero), atau INALUM, Freeport McMoRan Inc, (FCX) dan Rio Tinto resmi telah melakukan penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian (llead of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM. | AKURAT.CO/Siti Nurfaizah

AKURAT.CO Negosiasi alot pengalihan kepemilikan saham perusahaan emas raksasa asal Negeri Paman Sam, Freeport-McMoran, ini pun akhirnya akan menunjukkan hasil akhir. Layaknya sebuah pertandingan sepakbola, sisa waktu permainan menuntut Indonesia dan Freeport untuk masuk dalam penuntasan atau finalisasi dari semua proses negosiasi. Dengan hasil pertandingan yang hampir klimaks, semuanya pun mengharapkan agar Indonesia mampu mengambil alih kepemilikan saham mayoritas dari tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.

Memang tidak bisa dipungkiri berpuluh-puluh tahun lamanya impian untuk mengelola kekayaan alam milik Ibu Pertiwi secara mandiri selalu terbentur oleh suatu kesepakatan lama. Hingga sampai saat ini pun keinginan itupun hanya bisa terpendam dalam lubang yang begitu dalam. Namun dengan adanya hasil negosiasi baru dan dengan munculnya kesepakatan, yang menyatakan bahwa 51 persen saham senilai Rp53,9 triliun milik Freeport akan menjadi milik Indonesia, impian itu akan segera terwujud. Pemerintah akan menjadi pengendali perusahaan raksasa yang telah mendulang logam mulia dari Tanah Air selama hampir lima dekade ini.

baca juga:

Ya, di bawah penguasaan asing, kontribusi Freeport Indonesia terhadap perekonomian maupun untuk kesejahteraan rakyat terutama masyarakat Papua sangat-sangat tidak optimal. Perusahaan ini memang menyerap tenaga kerja dari putra-putri terbaik bangsa, membayar royalti, membayar pajak dengan tarif tinggi dan memberikan dividen ke kas negara. Meski demikian dengan porsi saham milik Indonesia yang hanya 9,36 persen menjadikan Indonesia tidak berkutik.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' tidak bisa diimplementasikan dalam kasus ini. Indonesia hanya menjadi penonton saja bagaimana kekayaan alamnya dikeruk sedimikian rupa.

Rakyat tidak mengetahui apa hasil tambang sesungguhnya, yang selama ini digali oleh Freeport. Apakah benar emas, perak, dan tembaga yang dihasilkan? Apakah selama ini Freeport benar-benar melaporkan semua kegiatan bisnisnya ke pemerintah? Apakah mereka juga menambang uranium yang kabarnya juga terkandung di dalam tanah Papua? Dengan porsi saham yang secuil dimiliki oleh Indonesia maka semua keuntungan masuk semua ke asing.

Tidak mudah sebenarnya mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport Indonesia apalagi raksasa ini adalah anak emas, Pemerintahan Amerika Serikat. Drama perundingan pengambilalihan saham ini diikrarkan pada tanggal 11 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 terkait pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba terbit dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara atas pengelolaan sumber daya alam, mengingat kontrak Freeport akan habis pada waktu itu. Pemerintah dengan berdasarkan undang-undang meminta itu sebagai salah satu syarat bagi Freeport bila ingin mendapatkan izin usaha pertambangan yang baru.

Kemudian pada 10 Februari 2017 Kementerian ESDM menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk Freeport Indonesia dan meminta mereka mematuhi syarat perpanjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, jika ingin tetap menambang emas di Indonesia. Namun, pada 20 Februari 2017, konflik dimulai, Freeport menolak IUPK, menolak divestasi 51 persen, dan bersiap ke arbitrase internasional, karena menganggap permintaan tersebut merugikan pihaknya dan tidak sama terhadap perjanjian lama. Bahkan mereka juga sangat bernyali melawan Indonesia dengan merumahkan ribuan karyawan.

Kami sangat mengapresiasi kegigihan pemerintah yang bergeming menghadapi ancaman Freeport-McMoran. Selama kurang lebih 3,5 tahun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negosiasi divestasi saham pun terus dijalankan walau sangat alot dan tidak pernah terekspos oleh media. Indonesia tidak tunduk pada kemauan orang lain dan ingin berdaulat di negeri sendiri. Hasilnya pengalihan 51persen saham Freeport Indonesia ke Inalum sebagai BUMN holding pertambangan kini telah disepakati. Presiden Jokowi pun mengungkapkan kegembiraan kesuksesan negosiasi ini dengan mengucapkan 'Alhamdulillah', akhirnya impian masyarakat Indonesia yang ingin mengolah sendiri tambang emas ini bisa terwujud.

Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlangsung Kamis, 12 Juli 2018, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta menjadi momentum yang menandai tuntasnya rangkaian perundingan antara Pemerintah dengan PTFI terkait keberlangsungan kegiatan operasinya di Indonesia. Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dicapai melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-Mcmoran Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Penandatanganan ini pun menjadi langkah strategis Pemerintah untuk mencapai kepemilikian mayoritas perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam oleh Peserta Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi peta jalan pengembangan PTFI ke depan. Empat poin tersebut adalah (a). Divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); (b) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun; (c). Stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya; dan (d) Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

Alur Perundingan, walaupun telah memasuki injury time, namun belum berarti proses perundingan telah selesai sepenuhnya. Penyerahan dan teknis pengambilalihan saham belum dilakukan hingga pertandingan berakhir sepenuhnya. Upaya penegakan kedaulatan di bidang kekayaan alam tidak boleh berhenti. Karena masyarakat telah sangat rindu menjadi bangsa yang mandiri dan bisa merasakan kekayaan yang dimiliki seperti yang tertuang dalam undang-undang. []

Editor: Denny Iswanto

Sumber:

berita terkait

Image

News

Debat Pilpres 2019

Pengamat Sebut Jokowi-Ma'ruf Sudah Kuasai Materi Debat Kemarin

Image

News

Bebaskan Ba'asyir, Ma'ruf Amin Sebut Sisi Kemanusiaan Jokowi Luar Biasa

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Ma'ruf Amin: Saya Bersedia Jadi Alat untuk Kebaikan

Image

News

Atas Permintaan Kader, Partai Rakyat Deklarasikan Dukungannya ke Jokowi di Solo

Image

Ekonomi

Kritik Prabowo Soal Gaji Kepala Daerah Rp8 Juta Rendah, Rustam Ingatkan Soal Anggaran Operasional Gubernur Miliaran Rupiah

Image

News

M Taufik Tidak Merasa Disindir Jokowi Soal Eks Napi Korupsi

Image

News

Debat Pilpres 2019

Pengamat: Debat Pilpres 2019 Kemarin Malam Kurang Greget

Image

Hiburan

Dirias MUA Ryan Ogilvy, Iriana Jokowi Dipuji Astrid Tiar

Image

News

Debat Pilpres 2019

Pengamat: Jokowi-Ma'ruf Lebih Kuasai Panggung, Penjabarannya Sistematis dan Konkret

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Nilai Impor Bengkak, Ferdinand ke Jokowi: Berarti yang Putuskan Impor Itu Dia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data impor pada Desember 2018 mencapai USD15,28 miliar.

Image
Ekonomi

Kalah Bersaing Bikin Hotel di Cianjur Menunggak Pajak

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai hotel menunggak pajak karena berbagai faktor.

Image
Ekonomi

Platform E-commerce Ralali.com Targetkan Tumbuh 4 Kali Lipat Tahun Ini

Bisnis Ralali.com sejauh ini masih didominasi penjualan di Pulau Jawa dan Bali.

Image
Ekonomi
Ekonomi Ala Jokowi vs Prabowo

Jokowi Janji Bakal Revisi UU Yang Beratkan Pelaku Usaha

Sandiaga Uno mengkritik terkait masih adanya keluhan dari para pelaku usaha atau UKM terkait birokrasi yang tumpang tindih.

Image
Ekonomi

Pembangunan Jaringan Palapa Ring Rp1,38 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Tanpa Utang dan Non APBN

Proyek menggunakan skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Image
Ekonomi

Menaker Sebut Awal 2019 Angka Pengangguran Turun Jadi 5,3 Persen

Menaker Hanif : awal 2019 angka pengangguran di Indonesia tercatat menurun jadi 5,3 persen.

Image
Ekonomi

Menteri Rini Harap Nasabah Kredit Mikro Berkembang

Menteri Rini berharap seluruh nasabah permodalan kredit mikro Mekaar bisa berkembang dengan bantuan modal dari PNM.

Image
Ekonomi

Babel Terapkan Pembayaran Pajak Melalui Bukalapak

Kerja sama dengan Bukalapak.com tersebut nantinya akan memudahkan masyarakat karena seluruh pembayaran pajak terkoneksi dengan aplikasi itu.

Image
Ekonomi

Kritik Prabowo Soal Gaji Kepala Daerah Rp8 Juta Rendah, Rustam Ingatkan Soal Anggaran Operasional Gubernur Miliaran Rupiah

Gaji pemerintah khususnya selevel Gubernur sebesar Rp8 juta sudah lebih dari cukup.

Image
Ekonomi

BNI Berikan KUR Kepada Nasabah Mekaar Yang Naik Kelas Tahun Ini

BNI berikan fasilitas KUR kepada nasabah PNM Mekaar yang telah naik kelas mulai awal 2019.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Denny Siregar: Saya Kira Prabowo Suka Joget, Ternyata Itu Bagian Terapi Emosinya

  2. Kecewa Debat Capres-Cawapres, Ferdinand: Saya Lebih Tertarik Menonton Cerdas Cermat SD

  3. Paska Debat Pertama, Andi Arief: Semalam Pak Jokowi Seperti Danjen Kopassus

  4. Fadli Zon Nilai Paparan dan Jawaban Jokowi pada Debat Pertama Tidak Relevan

  5. Prabowo Joget, Abu Janda: Apa Kita Rela RI Dipimpin Oleh yang Seperti Ini?

  6. Sayangkan Pertanyaan Jokowi Tentang Parpol, AHY: Padahal Seru dan Berjalan 'Fair'

  7. Goenawan Mohamad: Mencalonkan Mantan Koruptor Belum Tentu Melanggar Hukum

  8. 5 Pesona Ludivinie Kadri, Istri Bacary Sagna yang Senyumnya Bikin Kamu Semangat!

  9. Dicari Warganet saat Debat, Nurhadi-Aldo: Saya Duduk di Depan Gerbang, Sejajar Dengan Tukang Kerang Ijo

  10. TGB Nilai Penampilan Jokowi-Ma'ruf saat Debat Gunakan Pendekatan Konstitusional

Available

fokus

Debat Pilpres 2019
Mengupas Visi Misi Ekonomi Paslon
Golden Globe 2019
Available

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Meneropong Debat Perdana Pilpres 2019

Image
Ujang Komarudin

Hantu Debat Perdana

Image
Ahada Ramadhana

Post-Truth, Peradaban Kita Hari Ini

Image
Achmad Fachrudin

Dramaturgi Debat Calon Presiden

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Kekecewaan Egi Fedly Terkait Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak

Image
Hiburan

Ternyata Egi Fedly Inisiator Konser Musik Gratis untuk Umum di IKJ

Image
Hiburan

Sisi Lain di Balik Wajah Seram Egi Fedly

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mau Bikin Baju Jokowi! Kenalkan Rahmat Hidayat, Desainer Difabel dengan Karya 'Bukan Kaleng-kaleng'

Image
Hiburan

Debat Pilpres 2019

10 Fakta Ira Koesno, Moderator yang Curi Perhatian di Debat Capres

Image
Ekonomi

Ekonom Tony Prasetiantono Meninggal Dunia, Rizal Ramli dan Chatib Basri Kenang Masa Debat