image
Login / Sign Up

(Terwujudnya) Mimpi, Berdaulat di Sektor Sumber Daya Alam

Denny Iswanto

Divestasi Saham Freeport

Image

Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumlnlum (Persero), atau INALUM, Freeport McMoRan Inc, (FCX) dan Rio Tinto resmi telah melakukan penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian (llead of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM. | AKURAT.CO/Siti Nurfaizah

AKURAT.CO Negosiasi alot pengalihan kepemilikan saham perusahaan emas raksasa asal Negeri Paman Sam, Freeport-McMoran, ini pun akhirnya akan menunjukkan hasil akhir. Layaknya sebuah pertandingan sepakbola, sisa waktu permainan menuntut Indonesia dan Freeport untuk masuk dalam penuntasan atau finalisasi dari semua proses negosiasi. Dengan hasil pertandingan yang hampir klimaks, semuanya pun mengharapkan agar Indonesia mampu mengambil alih kepemilikan saham mayoritas dari tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.

Memang tidak bisa dipungkiri berpuluh-puluh tahun lamanya impian untuk mengelola kekayaan alam milik Ibu Pertiwi secara mandiri selalu terbentur oleh suatu kesepakatan lama. Hingga sampai saat ini pun keinginan itupun hanya bisa terpendam dalam lubang yang begitu dalam. Namun dengan adanya hasil negosiasi baru dan dengan munculnya kesepakatan, yang menyatakan bahwa 51 persen saham senilai Rp53,9 triliun milik Freeport akan menjadi milik Indonesia, impian itu akan segera terwujud. Pemerintah akan menjadi pengendali perusahaan raksasa yang telah mendulang logam mulia dari Tanah Air selama hampir lima dekade ini.

baca juga:

Ya, di bawah penguasaan asing, kontribusi Freeport Indonesia terhadap perekonomian maupun untuk kesejahteraan rakyat terutama masyarakat Papua sangat-sangat tidak optimal. Perusahaan ini memang menyerap tenaga kerja dari putra-putri terbaik bangsa, membayar royalti, membayar pajak dengan tarif tinggi dan memberikan dividen ke kas negara. Meski demikian dengan porsi saham milik Indonesia yang hanya 9,36 persen menjadikan Indonesia tidak berkutik.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' tidak bisa diimplementasikan dalam kasus ini. Indonesia hanya menjadi penonton saja bagaimana kekayaan alamnya dikeruk sedimikian rupa.

Rakyat tidak mengetahui apa hasil tambang sesungguhnya, yang selama ini digali oleh Freeport. Apakah benar emas, perak, dan tembaga yang dihasilkan? Apakah selama ini Freeport benar-benar melaporkan semua kegiatan bisnisnya ke pemerintah? Apakah mereka juga menambang uranium yang kabarnya juga terkandung di dalam tanah Papua? Dengan porsi saham yang secuil dimiliki oleh Indonesia maka semua keuntungan masuk semua ke asing.

Tidak mudah sebenarnya mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport Indonesia apalagi raksasa ini adalah anak emas, Pemerintahan Amerika Serikat. Drama perundingan pengambilalihan saham ini diikrarkan pada tanggal 11 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 terkait pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba terbit dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara atas pengelolaan sumber daya alam, mengingat kontrak Freeport akan habis pada waktu itu. Pemerintah dengan berdasarkan undang-undang meminta itu sebagai salah satu syarat bagi Freeport bila ingin mendapatkan izin usaha pertambangan yang baru.

Kemudian pada 10 Februari 2017 Kementerian ESDM menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk Freeport Indonesia dan meminta mereka mematuhi syarat perpanjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, jika ingin tetap menambang emas di Indonesia. Namun, pada 20 Februari 2017, konflik dimulai, Freeport menolak IUPK, menolak divestasi 51 persen, dan bersiap ke arbitrase internasional, karena menganggap permintaan tersebut merugikan pihaknya dan tidak sama terhadap perjanjian lama. Bahkan mereka juga sangat bernyali melawan Indonesia dengan merumahkan ribuan karyawan.

Kami sangat mengapresiasi kegigihan pemerintah yang bergeming menghadapi ancaman Freeport-McMoran. Selama kurang lebih 3,5 tahun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negosiasi divestasi saham pun terus dijalankan walau sangat alot dan tidak pernah terekspos oleh media. Indonesia tidak tunduk pada kemauan orang lain dan ingin berdaulat di negeri sendiri. Hasilnya pengalihan 51persen saham Freeport Indonesia ke Inalum sebagai BUMN holding pertambangan kini telah disepakati. Presiden Jokowi pun mengungkapkan kegembiraan kesuksesan negosiasi ini dengan mengucapkan 'Alhamdulillah', akhirnya impian masyarakat Indonesia yang ingin mengolah sendiri tambang emas ini bisa terwujud.

Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlangsung Kamis, 12 Juli 2018, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta menjadi momentum yang menandai tuntasnya rangkaian perundingan antara Pemerintah dengan PTFI terkait keberlangsungan kegiatan operasinya di Indonesia. Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dicapai melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-Mcmoran Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Penandatanganan ini pun menjadi langkah strategis Pemerintah untuk mencapai kepemilikian mayoritas perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam oleh Peserta Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi peta jalan pengembangan PTFI ke depan. Empat poin tersebut adalah (a). Divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); (b) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun; (c). Stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya; dan (d) Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

Alur Perundingan, walaupun telah memasuki injury time, namun belum berarti proses perundingan telah selesai sepenuhnya. Penyerahan dan teknis pengambilalihan saham belum dilakukan hingga pertandingan berakhir sepenuhnya. Upaya penegakan kedaulatan di bidang kekayaan alam tidak boleh berhenti. Karena masyarakat telah sangat rindu menjadi bangsa yang mandiri dan bisa merasakan kekayaan yang dimiliki seperti yang tertuang dalam undang-undang. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Dalam Perkenalan Kabinet, Presiden Maupun Semua Menteri Diusulkan Pakai Busana Tradisional

Image

News

Pepatah untuk Jokowi dan Prabowo: Tak Ada Teman atau Lawan Abadi, yang Tetap Hanya Kepentingan

Image

Ekonomi

Jokowi Bebaskan PPN Impor Kapal dan Pesawat

Image

Iptek

GIIAS 2019

Buka GIIAS 2019, Wapres JK Tegaskan Dukung Mobil Listrik

Image

News

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image

News

PKB Dukung Jokowi Bubarkan Lembaga Tidak Produktif dan Boros Anggaran

Image

News

Lima Catatan 'Merah' ICW terkait Penegakam Hukum selama Pemerintahan Jokowi-JK

Image

News

Ini Alasan Pengamat Anggap Posisi Bamsoet di Atas Angin Sebagai Calon Ketum Golkar

Image

News

Hina Presiden Jokowi di Facebook, Seorang Ibu di Blitar Menghuni 'Hotel Prodeo'

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pertamina Siapkan Pasokan LPG 40.320 Tabung di Wonogiri

Pertamina menambah pasokan LPG 3 Kg sebanyak 40.320 tabung selama periode 15-20 Juli 2019 di wilayah Kabupaten Wonogiri

Image
Ekonomi

Komisi VII Sebut Transportasi Untuk Distribusikan BBM dan Gas Tak Efisien

Sistem transportasi konvensional yang selama ini dilakukan oleh Pertamina dalam mendistribusikan minyak dan gas bumi dinilai belum efisien.

Image
Ekonomi

BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen

BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Image
Ekonomi

Toma Tomi Sulap Tomat Menjadi Manisan Ramai Dilirik Pengunjung

TomaTomi, salah satu manisan sehat yang terbuat dari tomat menjadi peserta Food Startup yang sukses menyita perhatian para pengunjung.

Image
Ekonomi
Seleksi Anggota BPK RI

Ombudsman: Siapapun Calon Anggota BPK Harus Melalui Penilaian Standar yang Objektif

Laode Ida menegaskan, standar penilaian yang objektif menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam proses seleksi anggota BPK RI.

Image
Ekonomi

Komisi VII DPR RI Cecar Menteri Jonan Soal Penurunan Produksi Migas

Maman Abdurahman mencecar Kementerian ESDM terkait dengan produksi migas yang terus mengalami penurunan.

Image
Ekonomi

Soal Bambu Getah Getih Anies, Komut Adhi Karya: Benda Paling Menganggu Akhirnya Dibongkar

"Akhirnya DIBONGKAR! Benda yang paling mengganggu di Jakarta ini. Terimakasih!"

Image
Ekonomi

Serapan Anggaran Kemenkop Tahun 2018 Capai 90,89 Persen, untuk Apa Saja?

Pagu anggaran Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2018 yang sebesar Rp 944.538.384.000 dengan realisasi per 31 Desember 2018 telah sesuai.

Image
Ekonomi

Jokowi Bebaskan PPN Impor Kapal dan Pesawat

Impor kapal dan pesawat udara beserta suku cadangnya yang digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional, kini dibebaskan dari PPN

Image
Ekonomi

2,3 Juta Orang Nikmati KUR BRI Semester I 2019

BRI mencatatkan penyaluran KUR Rp50,3 triliun kepada lebih dari 2,4 juta debitur selama periode Januari hingga Juni 2019.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. YouTuber Rius Vernandes Dipanggil Polisi Usai Beberkan Menu Makanan Garuda Indonesia Ditulis Tangan

  2. Sindiran Pedas Abdillah Toha kepada Pendukung Prabowo yang Kecewa: Merasa Kuda Tunggangan Mereka Telah Hilang

  3. 'Ga Pulang-pulang', Biaya Per Bulan Habib Rizieq di Saudi Lebihi Rp36 Juta

  4. BPPT: Gempa Megathrust Bermagnitudo 8,8 Berpotensi Terjadi di Selatan Pulau Jawa

  5. Garuda Laporkan Youtuber, Netizen Ramai Tantang Laporkan Hotman Paris

  6. Viral Larangan Foto di Pesawat, Pesan Warganet untuk Garuda Indonesia: Gak Usah Aneh-aneh, Teruskan Tingkatkan Layanan Saja

  7. Ke Amien Rais, Dedek: Saya Sarankan Mbah Pensiun Saja, Punten, Sudah Tak Compatible dengan Zaman

  8. Posting Foto Mesra, Tanda Nagita Slavina Hamil Anak Kedua Makin Kuat

  9. AFC Sebut Indonesia Bisa Sulitkan Raksasa Asia

  10. Telepon dari Amerika, Sang Ibunda Pesan Steve Emmanuel Agar Dibelikan Air Minum

Available

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika
Available

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik